PADANG, hantaran.co — Masih banyaknya masyarakat Sumatera Barat yang tidak memercayai wabah Covid-19, dikhawatirkan bakal menjadi penghalang vaksinasi Covid-19 yang rencananya akan dimulai pada November mendatang. Untuk itu, diperlukan sosialisasi masif guna memberi pengertian kepada masyarakat banyak.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, pihaknya sangat mengantisipasi kehadiran vaksin Covid-19, dan berharap vaksin yang akan segera didistribusikan itu dapat menjadi solusi pandemi yang sudah berlangsung sejak awal tahun tersebut.
“Pakai masker saja kita ditertawakan. Semuanya dibilang rekayasa. Bahkan ada yang menganggap pandemi Covid-19 hanya konspirasi belaka. Untuk itu, sebelum vaksin didistribusikan, perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat,” katanya saat melakukan diskusi secara virtual dengan para akademisi Universitas Andalas (Unand) di rumah dinasnya, Sabtu (24/10/2020).
Pada kesempatan tersebut, gubernur dua periode itu juga mengimbau agar semua pihak bisa melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut agar mereka bisa menerima kehadiran vaksin tersebut.
“Tentunya bagaimana kita bisa menyampaikan ke masyarakat adalah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dicerna dengan baik. Tujuannya, agar masyarakat lebih cepat menerima,” ucapnya.
Ia menyebut, kehadiran vaksin Covid-19 dikhawatirkan bakal menimbulkan reaksi pro dan kontra. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk bisa meluruskan keberadaan vaksin tersebut, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.
Kendala lain yang mungkin akan dihadapi saat penyaluran vaksin Covid-19 nanti, ucap IP, adalah persoalan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan alokasi anggaran untuk penyaluran vaksin Covid-19, khususnya di daerah zona merah.
“Semua aturan yang terkait vaksin Covid-19 akan kami serahkan sepenuhnya kepada Satgas Penanganan Covid-19 Pusat. Sedangkan sosialiasi tentang manfaat dan kegunaan vaksin ini untuk melawan wabah Covid-19 adalah tugas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya. (*)
Hamdani/hantaran.co