“Dalam kondisi pandemi ini, kita harus bisa saling bekerjasama untuk meringankan beban ekonomi. Antara pemerintah pusat, provinsi dan kota saling bantu dan menguatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing,”
Mahyeldi
Gubernur Sumbar
PADANG, hantaran.co — Penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh pemerintah dan swasta di tengah pandemi tampak belum cukup untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami warga. Terlebih, penyaluran Bansos di sebagian daerah tidak berdasarkan pada data warga terdampak, bahkan terdapat penyaluran yang berbasis pada data kemiskinan sebelum era pandemi.
Kelurahan Rimbo Kalua, Padang Barat, Kota Padang, mengaku telah menyalurkan bansos dari pemerintah berupa beras dan sembako kepada warga yang terdampak atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padang. Untuk memperluas cakupan penerima, pihak kelurahan juga mendapat bantuan dari pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Alhamdulillah, sampai saat ini di Kelurahan Rimbo Kaluang sudah mendapatkan bantuan beras dan sembako untuk warga yang terdampak dari CSR dan Baznas, tapi belum mencukupi, masih ada yang belum dapat,” ujar Lurah Rimbo Kaluang, Syafardi Z kepada Haluan, Minggu (8/8).
Menurutnya, kondisi masyarakat di Kelurahan Rimbo Kaluang memang cukup banyak yang mengalami krisis sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Data sementara diperkirakan, warga yang paling merasakan dampak dari krisis adalah pendagang kecil dan pelaku usaha kecil menengah.
Selain itu, sambung Syafardi, jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi di keluarahan itu juga diperkirakan cukup banyak, terutama yang berkerja di perhotelan dan restoran. Meski demikian, pihaknya belum mempunyai data terbaru terkait masyarakat yang terdampak krisis ekonomi sosial di daerah itu.
Hal yang sama juga diungkapkan Lurah Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Azwar, bahwa pihaknya sudah menyalurkan berbagai bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, warga di kelurahan tersebut juga menerima bantuan dari CSR perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, hingga bantuan dari kepolisian.
“Terkait mencukupi, tentu tidak. Karena bantuan ini jumlahnya terbatas. Dan kita membagikannya prioritas kepada warga yang kurang mampu dan terdampak,” ujar Azwar kepada Haluan, Minggu (8/8/2021).
Azwar memperkirakan, warga yang mengalami krisis sosial dan ekonomi karena pandemi di wilayahnya cukup banyak. Terutama sekali mereka yang bekerja sebagai pedangang kecil, PKL, dan pelaku UMKM lain, yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang turun sejak wabah melanda Sumbar.
“Kalau untuk pendataan yang terbaru terkait warga yang mengalami dampak sosial ekonomi akibat Covid-19, belum ada dilakukan oleh kelurahan. Namun kemungkinan besar jumlah masyarakat yang terkena dampak ini cukup besar,” ujar Azwar kepada Haluan, Minggu (8/8).
Termasuk juga, sambung Azwar, penduduk yang kehilangan pekerjaan dan sumber pencaharian akibat pandemi, juga diperkirakan bertambah. Namun pihak kelurahan juga belum melakukan pendataan terkait hal tersebut.
Sementara itu, di kelurahan lainnya, Koto Panjang Ikur Koto, ikut menyediakan bantuan tambahan berupa beras sebanyak 10 kilogram beserta sembako dari bantun CSR perusahaan untuk warga yang membutuhkan dan terdampak akibat pandemi. Selain itu pihak kelurahan juga menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial
“Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah penduduk miskin di kelurahan kami ada 713 orang dan penerima PKH 380 orang. Setiap bulan mereka selalu mendapat bantuan dari Kemensos dan juga dari Baznas,” ujar Lurah Koto Panjang Ikur Koto Barma Heri, Minggu (8/8).
Terkait data penduduk terdampak, katanya, masih menggunakan data tahun 2020, sebab hingga saat ini pihaknya belum melakukan pendataan terbaru. Namun menurutnya, jumlah masyarakat yang mengalami krisis ekonomi sosial mengalami peningkatan hingga tahun ini.
Seperti, kata Barma, para pedangang kecil, PKL terutama saat adanya kebijakan pembatasan PPKM Darurat beberapa waktu lalu. Termasuk juga, kata Barma, masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.
Terpisah, Camat Padang Selatan, Teddy Antonius mengatakan, hampir seluruh profesi masyarakat di daerahnya merasakan dampak dari krisis akibat pandemi. Mulai dari pendapatan yang menurun hingga kehilangan pekerjaan.
“Hampir semuanya terdampak, tapi pihak kecamatan belum memiliki data detailnya. Data Kemiskinan yang kita miliki berdasarkan data DTKS dan di update dua kali dalam setahun, namun data terakhir berjumlah 24.922 jiwa atau 6.318 rumah tangga,” katanya.
Teddy menyatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak. Mulai dari bantuan dari Kemensos seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk uang dan beras. Lalu juga ada bantuan beras 10 kg untuk PKL.
Selain itu, kata Teddy juga ada bantuan beras untuk 2.465 KK di Padang Selatan yang tidak masuk dalam penerima program BST dan PKH. Sebanyak 144 KK sudah menerima bantuan tersebut dan sisanya saat ini berasnya sedang menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial.
“Semoga dengan berbagai bantuan ini bisa meringankan beban yang dialami masyarakat yang terdampak,” ujar Teddy menutup.
Pemprov Butuh Kolaborasi
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, butuh kolaborasi dan soliditas dari berbagai pihak dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Terutama di dalam internal pemerintahan dalam mengatasi krisis dan beban ekonomi saat ini.
“Dalam kondisi pandemi ini, kita harus bisa saling bekerjasama untuk meringankan beban ekonomi. Antara pemerintah pusat, provinsi dan kota saling bantu dan menguatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, pandemi Covid-19 telah memengaruhi semua sendi kehidupan mulai dari pendidikan, sosial budaya hingga ekonomi. Sehingga harus ada upaya bersama untuk bisa bertahan dan beradaptasi dengan segala perubahan.
Ia mengatakan komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik agar bisa menghadirkan solusi dalam masa sulit untuk membantu meringankan beban masyarakat. Termasuk juga soliditas pada internal di jajaran pemerintahan agar semua program untuk membantu masyarakat bisa berjalan maksimal. (*)
Yesi/hantaran.co
