PADANG, hantaran.co — BI Perwakilan Sumbar merekomendasikan langkah pemulihan ekonomi Sumbar untuk jangka pendek. Rekomendasi diajukan setelah melihat perkembangan pertumbuhan PE Sumbar pada triwulan III 2020 yang tercatat minus sebesar 2,87 persen, tetapi mereda dari PE triwulan II 2020 yang kontraksi minus sebesar 4,91 persen.
Kepala BI Perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama A, dalam keterangan tertulisnya memaparkan enam rekomendasi pemulihan ekonomi Sumbar di tengah masa pandemi, dimulai dengan membuka aktivitas ekonomi dengan penerapan dan pemantauan protokol Covid-19 yang ketat seperti di pusat perbelanjaan, perhotelan, restoran, tempat rekreasi, dan lain sebagainya.
“Kemudian, diperlukan penyaluran bantuan pemberdayaan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terdampak Covid-19 melalui optimalisasi CSR, program sosial berbagai lembaga, penyaluran dari lembaga sosial dan ZISWAF. Lalu perlu mengakselerasikan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan belanja daerah secara keseluruhan, baikdi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada triwulan IV 2020,” kata Wahyu.
Selanjutnya, BI menilai diperlukannya optimalisasi penyaluran alokasi dana simpanan pemerintah di Himbara untuk pembiayaan UMKM di Sumbar. Kemudian, mempertahankan proyek-proyek investasi besar Sumatera Barat yang saat ini masih berjalan seperti jalan tol Trans Sumatera dan Stadion Utama Sumbar.
“Kemudian dalam upaya penanganan pemulihan jangka pendek ini kita perlu mendorong pengembangan digitalisasi Usaha Mikro Kecil,” sambung Wahyu.
Di samping itu, BI Perwakilan Sumbar juga merekomendasikan lima langkah yang layak ditempuh untuk pengembangan ekonomi ke depan. Pertama, mendorong hilirisasi komoditas unggulan CPO beserta produk olahannya, yang masih menjadi pendorong utama ekonomi Sumatera Barat.
“Hilirisasi CPO ini perlu didorong agar memberi nilai tambah yang lebih besar terhadap perekonomian. Selain itu, karena komoditas ini tidak terlalu rentan terhadap shock eksternal serta fluktuasi harga komoditas,” kata Wahyu.
Rekomendasi kedua, sambungnya, adalah mengembangkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, menurunnya industri pengolahan pada 2018 (-0,57%, yoy) dan 2019 (-1,95%, yoy) mengindikasikan bahwa Sumbar memerlukan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kekayaan alam, seni, dan budaya kita di Sumbar adalah potensi besar pengembangan pariwisata. Namun, pariwisata harus mampu bertransformasi dan mengutamakan protokol kesehatan serta perubahan perilaku wisatawan yang mulai meninggalkan mass tourism,” sambungnya.
Selanjutnya, Wahyu menilai Sumbar perlu lebih fokus lagi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan, menengah (UMKM). Ia menilai, ekonomi kreatif dan UMKM akan memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Mengingat mayoritas pelaku usaha di Sumbar masih skala UMKM, maka perlu kebijakan dan program untuk mendukung peningkatan produktivitas, kualitas, kreativitas, kompetensi, serta kapabilitas mereka,” ucapnya lagi.
Rekomendasi keempat, sambung Wahyu, Sumbar perlu mengembangkan ekonomi syariah berkelanjutan. Ekonomi syariah sendiri memiliki potensi sangat besar sebagai pendorong utama ekonomi karena mayoritas warga Sumbar beragama Islam. Wahyu menilai, pengembangan halal value chain pada unit usaha milik pondok pesantren dan UMKM unggulan di Sumbar perlu dilakukan untuk mendukung ekosistem industri halal.
Terakhir, BI Perwakilan Sumbar mendorong agar ke depan penggunaan pembayaran nontunai untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 dan mendukung digitalisasi ekonomi layak dikedepankan. Menurutnya, penggunaan layanan pembayaran nontunai seperti QRIS, perlu jadi salah satu prioritas. “Perlambatan ekonomi di tengah pandemi ini bisa jadi momentum pengembangan digitalisasi ekonomi ini. Bank Indonesia sendiri terus menggencarkan perluasan sistem pembayaran nontunai, khususnya melalui QRIS. Selain itu, pengembangan market place digital UMKM juga perlu terus didukung,” ucapnya menutup. (*)
Ishaq/hantaran.co