Jakarta,hantaran.co–Kesiapsiagaan menghadapi bencana di Sumatera Barat (Sumbar) kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPR RI ke Markas Kodam XX Tuanku Imam Bonjol di Padang, Jumat (6/3/2026), sejumlah persoalan mendasar terungkap, mulai dari keterbatasan fasilitas militer hingga persoalan administrasi anggaran yang dinilai berpotensi menghambat respons cepat saat bencana terjadi.
Anggota Komisi I DPR RI, Mulyadi mengatakan, hasil pertemuan dengan jajaran Kodam menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi pemerintah pusat. Salah satunya adalah persoalan pembangunan fasilitas Kodam yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena status lahan yang merupakan aset negara.
Baca Juga : Sumbar Mulai Terima Tambahan TKD, Difokuskan untuk Pemulihan Infrastruktur dan Mitigasi
“Informasi ini baru kami terima hari ini. Nanti akan kami sampaikan dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan (Kementan) dan Panglima TNI agar segera diselesaikan,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, hambatan administratif semacam ini tidak boleh berlarut-larut, mengingat Sumbar merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, mulai dari banjir hingga longsor. Selain persoalan lahan, legislator dari daerah pemilihan Sumbar itu menerima masukan mengenai kebutuhan penguatan satuan yang berperan langsung dalam penanganan bencana, seperti Satuan Zeni dan satuan kesehatan militer.
Satuan Zeni memiliki peran penting dalam membuka akses jalan yang tertutup longsor, membangun jembatan darurat, hingga membantu evakuasi korban. Sementara satuan kesehatan dibutuhkan untuk memberikan layanan medis cepat bagi masyarakat terdampak.
Mulyadi menilai kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi agar TNI di daerah memiliki kesiapan maksimal ketika bencana terjadi. “Peran TNI sangat sentral ketika terjadi bencana. Tapi tentu personel saja tidak cukup, harus didukung dengan peralatan dan anggaran yang memadai,” katanya.
