“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” ujarnya.
TKD Disalurkan Bertahap
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, tambahan alokasi TKD tersebut berupa penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh.
Ia menerangkan, hingga 17 Februari 2026, pemerintah telah menyalurkan TKD ke tiga provinsi tersebut sebesar Rp13 triliun. Angka ini meningkat sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp10,78 triliun.
Dari sisi kondisi keuangan daerah, Menkeu mengatakan kapasitas fiskal daerah dalam kondisi cukup. Per Januari 2026, kas daerah di Aceh tercatat sebesar Rp3,5 triliun, Sumut Rp4,5 triliun, dan Sumbar Rp1,8 triliun. Total kas dari ketiga daerah tersebut mencapai Rp9,9 triliun.
Skema penyaluran tambahan TKD akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, yakni 40 persen pada Februari, 30 persen pada Maret, dan 30 persen pada April. Penyaluran Februari diperkirakan mencapai sekitar Rp4,2 triliun.
“Penggunaannya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok pemda, penanggulangan bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Jadi untuk TKD sudah clear peruntukan dan timeline-nya,” ujar Purbaya.
