Padang, hantaran.Co–Persoalan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama di kawasan perkotaan Sumatera Barat. Buruknya sistem pengelolaan, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat kerap memicu masalah lanjutan seperti banjir dan lingkungan yang tidak sehat.
Kondisi tersebut mendorong Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, dan sehat melalui penataan lingkungan yang berkelanjutan.
Baca Juga : Bupati JKA Dorong Percepatan Tol Padang–Pekanbaru
Komitmen itu, menurut Ketua DPRD Sumbar Muhidi, telah dimulai sejak awal dirinya bertugas di DPRD Provinsi Sumbar, salah satunya melalui program pembangunan jalan lingkungan berupa betonisasi di kawasan perumahan warga.
Selain meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, betonisasi jalan lingkungan dinilai berdampak langsung pada peningkatan kebersihan serta mengurangi area becek dan berlumpur yang kerap menjadi sumber penyakit.
Bahkan sebelum menjabat di DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi telah menjalankan program serupa saat masih bertugas di DPRD Kota Padang. Program tersebut terus berlanjut di sejumlah lokasi, termasuk di RW 09 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah.
Ketua DPRD Singgung Masalah Sampah
Dalam kegiatan reses di Masjid Nurul Ibadah, Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Rabu (4/2/2026), Muhidi menyinggung persoalan sampah yang kini telah menjadi isu nasional bahkan global.
Ia mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengkaji alih teknologi dalam pengelolaan sampah agar penanganannya lebih efektif dan ramah lingkungan. Namun demikian, Muhidi menekankan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Kalau kita membuang sampah sembarangan, akibatnya juga kembali kepada kita. Saluran tersumbat dan akhirnya menyebabkan banjir,” kata Muhidi.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aspirasi masyarakat Tanah Sirah Nan XX yang mengusulkan penambahan becak motor (bentor) untuk pengangkutan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) setempat, Mardanis, menyampaikan bahwa kelurahan tersebut membutuhkan sedikitnya tiga unit bentor. Saat ini hanya tersedia dua unit, sementara satu lainnya merupakan bentor hasil kanibalisasi yang kerap mengalami kerusakan.
Reses yang diikuti sekitar 50 tokoh masyarakat itu juga menjadi wadah penyampaian aspirasi lain, seperti pengadaan ambulans untuk 13 masjid di kelurahan tersebut serta usulan terkait pendidikan jenjang SMP. Muhidi menegaskan, setiap usulan diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan warga.
