Ia meminta warga terdampak segera melapor ke lurah setempat dengan membawa dokumentasi kerusakan, agar proses pendataan dan bantuan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, validitas data sangat penting untuk menentukan langkah kebijakan.
Hingga 11 Desember mendatang, status tanggap darurat masih diberlakukan. Selama masa tersebut, Pemko akan memaksimalkan semua sumber daya untuk pelayanan kebencanaan, mulai dari distribusi logistik, kesehatan, hingga penyediaan dapur umum.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) SUmbar juga mengalir. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdaprov Sumbar, Syaiful Bahri, yang mewakili Gubernur Mahyeldi, memberikan apresiasi atas stabilitas pembangunan Padang Panjang meski menghadapi situasi sulit. Ia menilai kekuatan sosial masyarakat menjadi keunggulan yang harus dipertahankan.
Selain itu, ia menyampaikan doa dan empati mendalam kepada seluruh warga Padang Panjang. Menurutnya, Pemprov siap bekerja sama dengan Pemko untuk membantu percepatan pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral menegaskan bahwa DPRD sepenuhnya mendukung langkah-langkah kebijakan Pemko dalam penanganan bencana. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dibandingkan agenda pembangunan lainnya.
“DPRD bersama Pemko akan berjalan seirama untuk menghadapi situasi ini. Kita harus memastikan bantuan tepat sasaran, penanganan berjalan efektif, dan warga mendapatkan perlindungan yang layak,” tutur Imbral.
