Padang, hantaran.Co–Sejumlah pihak terus mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana hidrometeorogi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Banyaknya jumlah korban dan besarnya skala kerusakan yang ditimbulkan dinilai menjadi alasan kuat atas desakan ini.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengatakan, skala kerusakan, cakupan wilayah terdampak, serta kendala anggaran daerah membuat opsi ini semakin realistis dan mendesak.
Mahyeldi menyebut, efisiensi anggaran tahun 2026 yang akan diberlakukan pemerintah pusat juga berpotensi menghambat percepatan pemulihan. “Nanti itu akan menjadi pembicaraan kami, termasuk juga soal dukungan anggaran. Dengan efisiensi yang terjadi tahun 2026, tentu akan ada hambatan-hambatan,” ujarnya, Selasa (2/11/2025) .
Menurut Mahyeldi, isu penetapan bencana nasional kini juga telah menjadi pembahasan luas, termasuk di DPR RI yang mulai mendorong opsi tersebut. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang sangat spesifik terkait penanganan darurat, terutama mengenai penyelamatan korban.
“Yang pertama sekali tentu penyelamatan. Kepada warga yang ada di pengungsian maupun yang bertahan di rumah masing-masing, logistik harus terjamin. Pakaian juga harus terjamin karena banyak yang terendam banjir,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan kelompok rentan, perempuan, anak-anak, balita, dan ibu hamil kini menjadi prioritas khusus. “Tidak boleh ada satu pun yang tidak mendapatkan logistik yang memadai,” ucapnya.
