Padang, hantaran.Co—Anggota DPD-RI asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya ternyata telah bergerak meninjau lokasi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, dan Kota Padang sejak hari pertama kejadian.
Dalam kunjungan itu, ia menyaksikan langsung dampak besar galodo, banjir bandang, dan longsor yang menimpa masyarakat Sumbar.
Cerint mengaku sedih, prihatin, sekaligus kecewa setelah melihat kondisi lapangan. Ia menilai sebagian besar kerusakan tersebut tak terlepas dari masifnya pembalakan liar yang telah menghabiskan tutupan hutan di Suaka Margasatwa Bukit Barisan dan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
“Saya melihat sendiri kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus. Ini bukan semata bencana alam, ini akibat rusaknya hulu sungai dan massifnya ilegal logging,” ujarnya Rabu (3/12/2025)
Dalam peninjauan di beberapa titik, Cerint menemukan banyak indikasi aktivitas ilegal logging yang berlangsung lama tanpa penindakan tegas. Menurutnya, hutan yang seharusnya menjaga kestabilan air dan tanah telah hilang, menyebabkan air bah meluncur deras ke permukiman.
“Kerusakan parah ini tidak mungkin terjadi kalau hulu kita dijaga. Tutupan hutan hilang, tebing hancur lalu masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban,” tegasnya.
Data sementara BPBD Sumbar menunjukkan ratusan rumah rusak, puluhan fasilitas umum terdampak, serta kerusakan infrastruktur yang memutus akses sejumlah wilayah. Ratusan korban ditemukan meninggal dunia, puluhan ribu mengungsi dan hingga kini masih menunggu bantuan dan kepastian pemulihan.
Banyak warga kehilangan rumah, lahan pertanian, dan sumber penghidupan. Beberapa keluarga bahkan kehilangan anggota keluarga yang terseret arus galodo.
Anggota DPD RI asal Sumatera Barat ini menegaskan perlunya tindakan cepat
pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan pembalakan liar yang telah merugikan masyarakat Sumbar selama puluhan tahun.
“Negara harus segera menyikat habis para mafia kayu ini. Sudah terlalu banyak kehancuran dan nyawa melayang karena keserakahan mereka,” tegasnya
Senator wanita millenial ini juga meminta penegakan hukum dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk mengusut jaringan yang membekingi kegiatan ilegal logging di kawasan konservasi.
Cerint juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan bagi pengungsi. Namun, ia menegaskan bahwa mitigasi jangka panjang tak boleh dilupakan.
“Kalau hulu tidak diperbaiki, kita hanya menunggu bencana berikutnya. Selama mafia kayu terus dibiarkan, bencana seperti ini akan kembali berulang, hanya menunggu waktu,” tambahnya.
Terakhir, ia menekankan perlunya , rehabilitasi hutan, penertiban aktivitas ilegal. Pengawasan ketat kawasan lindung adalah kunci agar masyarakat Sumbar tidak terus menjadi korban bencana ekologis.
Cerint berkomitmen terus mengawal proses penanganan dan pemulihan. “Ini duka Sumatera Barat, dan kita tidak boleh membiarkan penyebabnya terus berulang,” tutupnya. (*).
