Jakarta, hantaran.Co — Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status Bencana Nasional menyusul banjir bandang dan longsor besar yang memorak-porandakan wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Desakan tersebut disampaikan Senator asal Sumatera Barat, Irman Gusman, yang menilai skala kerusakan di tiga provinsi itu telah melampaui batas kemampuan pemerintah daerah dalam upaya penanganan darurat.
Irman menegaskan bahwa bencana besar yang terjadi hampir bersamaan ini telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur vital, serta memutus akses transportasi darat, laut, dan udara. “Tingkat kehancuran ini sudah berada di luar kapasitas daerah. Negara harus turun tangan secara penuh,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.
“Situasinya di Sumbar betul-betul darurat. Ini bukan lagi bencana biasa. Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin,” tegas mantan Ketua DPD RI periode 2009–2016 itu, menyoroti besarnya dampak bencana terhadap kehidupan warga.
Menurut Irman, lokasi-lokasi terdampak di Sumbar kini berada dalam kondisi terisolasi. Ia semula dijadwalkan melakukan serangkaian agenda kemanusiaan, termasuk meninjau korban bencana di Batu Busuk, Kota Padang, serta beberapa titik lain. “Saya ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis ini,” ujarnya.
Irman menyebut, tim relawannya di Sumatera Barat sudah bergerak sejak beberapa hari sebelumnya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, medan sulit dan akses yang terputus kerap menjadi hambatan bagi para relawan dalam menjangkau lokasi pengungsian maupun daerah yang masih terisolasi.
Selain melumpuhkan aktivitas warga, bencana tersebut juga memaksa berbagai agenda besar di Sumbar ditunda. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang yang semula dijadwalkan digelar Sabtu (29/11/2025) terpaksa ditunda. Begitu pula “Minang Geopark Run 2025” di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11/2025).
Menurut Irman, pembatalan sejumlah agenda penting tersebut menjadi indikator bahwa situasi telah mencapai tahap krisis. Ribuan warga mengungsi, pasokan logistik terhambat, dan potensi korban jiwa masih dapat bertambah. Karena itu, langkah cepat penanganan bencana tidak dapat lagi mengandalkan kapasitas pemerintah daerah semata.
“Penetapan status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara—BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait, hingga dukungan internasional bila diperlukan—dapat segera dimobilisasi secara penuh,” tegasnya. Ia juga menyoroti tekanan psikologis berat yang dialami warga akibat kehilangan rumah, harta benda, dan sanak keluarga.
Di sisi lain, Irman mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim surat permohonan bantuan kemanusiaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Kamis (27/11), dengan nomor 015/IG-DPDRI/XI/2025. Dalam surat itu, Irman meminta pemerintah pusat memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama masa tanggap darurat. Ia mengapresiasi respons cepat Mentan yang pada Jumat (28/11) mengumumkan penyaluran bantuan berupa 6.700 ton beras dan 1.300 ton minyak goreng untuk Sumbar, serta bantuan serupa untuk Sumut dan Aceh.
