PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co — Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status darurat bencana nasional bagi tiga provinsi di Pulau Sumatera yang dilanda banjir bandang dan longsor. Tiga provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menurut Lisda, kerusakan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan langkah cepat dari pemerintah pusat.
“Status bencana nasional perlu segera ditetapkan, mengingat jumlah korban dan kerusakan infrastruktur yang begitu besar yang kami tinjau langsung ke lapangan, serta kemungkinan terjadinya bencana susulan,” ujar Lisda, Minggu (30/11).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu kemarin, jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 303 jiwa, sementara 279 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, ratusan infrastruktur vital milik masyarakat maupun pemerintah mengalami kerusakan berat, menghambat proses penanganan bencana di lapangan.
Ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir dan sebagian terbawa arus. Banyak di antaranya harus bertahan di tenda darurat dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.
Politisi Sumbar itu menilai, skala kerusakan dan dampak sosial ekonomi masyarakat sudah menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera hadir dengan kebijakan yang luar biasa,” katanya.
Ia juga menyoroti durasi bencana yang sudah berlangsung cukup lama. Banjir dan longsor terjadi sejak 22 November 2025 dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda di sejumlah wilayah.
“Lamanya waktu bencana yang terjadi sejak 22 November lalu adalah alasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional,” ucapnya lagi.
Menurut Lisda, penanganan yang lambat berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terputus akibat kerusakan infrastruktur.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan strategis demi mempercepat proses evakuasi, pemulihan, serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak.
“Kami ingin masyarakat segera mendapatkan perlindungan dan penanganan yang maksimal,” pungkasnya. (h/kis)
