Padang, hantaran.Co–Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan komitmen kuatnya untuk merevolusi layanan bedah di Tanah Air dengan memperluas jangkauan teknik bedah minimal invasif atau laparoskopi ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Teknik yang hanya menggunakan sayatan kecil ini dinilai mampu mengurangi risiko morbiditas dan mempersingkat masa rawat inap pasien, menggantikan metode bedah konvensional yang masih dominan. Penegasan ini disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat Colorectal Fellowship Endo-Laparoscopy Fellowship and Endoscopy Workshop di Auditorium Lantai IV Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan RSUP M.Djamil, Jumat (28/11/2025).
Dalam paparannya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan langkah awal penyebarluasan teknik laparoskopi ini akan difokuskan pada empat jenis kasus bedah yang paling banyak terjadi di masyarakat. “Sebelum disebarluaskan, kita pelajari dulu apa yang paling banyak terjadi di masyarakat,” ujar Menkes.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara RSUP Dr. M. Djamil dengan PT Olympus Singapore Ltd dan PT Olympus Medical Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua dan President Director PT Olympus Medical Indonesia Koji Onda.
Kerja sama Fellowship Endo-Laparoscopic antara RSUP Dr. M. Djamil dan Kolegium Bedah ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua dan Ketua Kolegium Bedah dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes disaksikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS.
Turut hadir pejabat utama Kementerian Kesehatan RI, jajaran Dewan Pengawas dan Direksi RSUP Dr. M. Djamil, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Rektor Unand Efa Yonnedi, Ph.D, Ketua PDRPI Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc, Dekan Fakultas Kedokteran Unand, Dr. dr. Sukri Rahman, Sp.THT-BKL, Subsp. Onk (K), FACS, FFSTEd, Ketua Pengampuan Laparoskopi Dr. dr. M. Iqbal Rivai, Sp.B, Subsp.BD (K), para guru besar, konsultan, serta ahli bedah digestif dari berbagai pusat layanan dan pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Aklima, MPH dan manajemen RSUP Dr. M. Djamil.
Jika dirangking, sebutnya, yang paling banyak adalah kasus kantung empedu dengan sekitar 250 ribu kasus per tahun. Kedua, usus buntu dengan 150 ribu kasus. Ketiga, hernia dengan 70-80 ribu kasus, dan yang keempat adalah kasus-kasus kandungan.
Menkes menyoroti 60 hingga 80 persen dari empat kasus utama ini di Indonesia masih dilakukan dengan teknik kuno atau sayatan terbuka. Prosedur lama ini memiliki risiko morbiditas yang tinggi dan memerlukan length of stay (masa rawat inap) yang panjang di rumah sakit. “Oleh karena itu, kita bertekad memperluas layanan laparoskopi,” tegasnya.
Untuk merealisasikan target ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menunjuk RSUP Dr. M. Djamil sebagai rumah sakit pengampu untuk melatih dokter-dokter di 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Saya harapkan RSUP Dr. M. Djamil dapat mengampu 514 kabupaten kota di Indonesia agar bisa melakukan layanan laparoskopi khusus untuk empat kasus tersebut,” kata Budi Gunadi Sadikin.
Menkes memuji kesiapan dan kontribusi RSUP Dr. M. Djamil, menyebut dua alasan utama penunjukan. Yakni RSUP Dr. M. Djamil telah menjadi pusat fellowship kolorektal, menjadikannya rumah sakit yang terbukti memiliki tenaga ahli dalam layanan laparoskopi dan mampu melatih dokter-dokter bedah di seluruh negeri. “Kedua rumah sakit ini memiliki lima dokter bedah digestif yang mau berbagi ilmu ke seluruh dokter bedah di Indonesia,” ungkap Menkes.
Menkes memastikan upaya perluasan layanan ini akan didukung penuh dari sisi fasilitas dan anggaran. “Nantinya di tahun 2026 dan 2027, satu rumah sakit di tiap 514 kabupaten/kota ini akan mendapatkan peralatan set layanan laparoskopi dari Kementerian Kesehatan RI,” janji Menkes seraya mengatakan dengan demikian, pengadaan alat akan diikuti dengan pengampuan sumber daya manusia.
Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap peran sentral RSUP Dr. M. Djamil, Kemenkes memberikan bonus anggaran signifikan. “Sebagai bonus, rumah sakit ini akan dikasih anggaran Rp 500 miliar untuk gedung baru,” ungkap Menkes.
Selain itu, Menkes juga menyampaikan pesan khusus terkait penggunaan anggaran tersebut untuk pengembangan pendidikan. “Saya titip bangun laboratorium yang bagus untuk Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi (PDRPI) FK Unand sehingga mereka bisa melakukan penelitian lebih baik,” pintanya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan pendirian Endo-Laparascopy Education and Training Center ini merupakan bukti nyata dari upaya bersama dalam memenuhi amanat UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Dengan adanya pusat pelatihan ini, kita berharap aksesibilitas layanan minimal invasif di Sumbar dan sekitarnya semakin merata, kualitas SDM kesehatan kita semakin kompetitif serta RSUP Dr. M. Djamil semakin kokoh posisinya baik sebagai Rumah Sakit Rujukan maupun Rumah Sakit Jejaring Pengampu dan Rumah Sakit Pendidikan,” tuturnya.
Ia mengajak seluruh pihak baik dari Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan hingga industri kesehatan untuk terus memperkuat kolaborasi. “Fasilitas ini harus kita jaga, kembangkan, dan manfaatkan secara maksimal demi kepentingan masyarakat,” harap Mahyeldi. (h/ita)
Sementara itu, Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM MARS, FISQua, mengatakan hadirnya Endo-Laparoscopy Education and Training Center menjadi salah satu tonggak penting dalam roadmap pengembangan Center of Excellence di RSUP Dr. M. Djamil.
RSUP Dr. M. Djamil mengambil posisi strategis dalam perubahan ini. “Melalui pusat pelatihan yang kita luncurkan hari ini, kami ingin memastikan bahwa Sumatera Barat dan Indonesia bagian tengah-barat tidak tertinggal dalam era bedah modern,” tuturnya.
Ia percaya bahwa operasi minimal invasive, endoskopi, dan laparoskopi adalah masa depan pelayanan bedah modern, lebih cepat, lebih aman, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. “Ini sejalan dengan menghadirkan layanan dan pendidikan sesuai dengan standar global,” tegas Dirut.
