Pengantar :
Sumatera Barat (Sumbar) hari ini merisaukan. Tak hanya karena mendung, hujan dan longsor, tapi lebih dari itu. Sumbar ‘tercecer’. Pertumbuhan ekonomi melambat. Pembangunan nyaris mandeg. Diskusi lintas tokoh di sebuah ruang khusus Café Dari Sini (CDS) Pasar Baru, Pauh, Kota Padang awal pekan ini, mencoba mengungkap data, latar dan menawarkan solusi penghalau risau. Berikut catatannya.
Komunikasi, kolaborasi dan fokus! Inilah alternatif solusi yang mengemuka dalam diskusi terbatas yang berlangsung tiga jam lebih di Café Dari Sini, awal pekan ini. Peserta diskusi; Gamawan Fauzi, Musliar Kasim, Werry Darta Taifur, Dasril Nuha, Fajri Muharja, Buya Gusrizal Gazahar, Hasril Chaniago, Two Efly, Hendra Makmur dan saya, sepakat bila ketiga hal ini (komunikasi, kolaborasi dan fokus) diperbaiki dan diperkuat, insya Allah, bisa menghalau risau.
Sejumlah potensi investasi besar yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi Sumbar, batal salah satu faktornya adalah karena komunikasi yang tidak pas. Sebutlah rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, proyek Geothermal Gunung Talang-Bukik Kili, Bukik Sileh, PLTS Danau Singkarak. Ketiga rencana investasi bernilai triliunan rupiah itu, batal dan ditolak warga karena cara dan komunikasi yang tidak tepat.
“Kalau kita di sini (Sumbar-red), masyarakat diajak berunding, bermusyawarah,” kata Hasril Chaniago.
Sejak tahap perencanaan, survey, sampai pelaksanaan komunikasikan dengan baik. Masyarakat kita, akan senang dan merasa dihargai bila disapo, diajak baiyo, dan basamo. Artinya, mereka merasa terlibat dan dilibatkan. Komunikasi juga menjadi sangat penting manakala mau mengaktifkan potensi dan peran masyarakat di ranah dan di rantau. Beberapa tahun belakangan, keterlibatan tokoh masyarakat, baik yang di kampung maupun yang di rantau, nyaris tidak jalan. Pemerintah, kata pemerintah; jalan sendiri tanpa mau mendengar aspirasi dan masukan. Kalau pun ada komunikasi, terkesan tidak tulus dan setelah itu diabaikan saja.
“Komunikasi dengan rantau memang bermasalah. Umumnya itu dirasakan orang Minang yang ada di rantau,” ujar Dasril Nuha.
Ini adalah pembeda Ranah Minang dari tnis lainnya di nusantara. Orang minang memiliki rasa memiliki dan ketergantungan yang sangat kuat dengan ranahnya. Orang rantau pastilah selalu berpikir dan mau berbuat untuk ranahnya. Tapi, belakangan terkendala. Pelibatan para perantau tidak lagi dilakukan secara general. Pendekatan dan komunikasi cendrung parsial. Akibatnya, orang rantau mulai lelah dan apatis. Ini tak bisa dibiarkan. Untuk membangkitkan Sumbar dari beragam ketinggalan antara ranah dan rantau ini mestilah dirajut kembali.
Mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengingatkan, betapa pentingnya membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di kampung, maupun dirantau. Termasuk dengan para kepala daerah kabupaten dan kota. “Modal manusia, Sumbar tidak kekurangan orang. Banyak orang hebat. Ada birokrat, teknokrat, akademisi, pedagang, pengusaha, seniman, budayawan. Sayang kalau potensi ini tidak dilibatkan,” kata Gamawan.
Dalam bahasa jurnalis ekonomi senior Two Efly, Sumbar perlu seorang derijen yang bisa mengorkestra berbagai potensi daerah. Leadership dan gaya komunikasi, perlu dikuatkan.“Sejak dulu, Sumbar terkenal dengan kepemimpinan yang inklusif. Jangan ekslusif, ini berbahaya, tidak cocok buat Ranah Minang,”kata Buya Gusrizal Gazahar.
Selain komunikasi dan kolaborasi, catatan serius yang ditawarkan untuk mengobat risau Sumbar adalah fokus dalam pengembangan core ekonomi daerah ini. Fokus misalnya di bidang pendidikan, pariwisata dan pertanian. Industri otak yang diproklamirkan pakar ekonomi orang Minang, Emil Salim dulu, sudah dimulai fondasinya sejak era Gamawan Fauzi.
Ada sekolah unggul, program 1.000 doktor, satu nagari satu lulusan Kairo dan dana abadi untuk bidang pendidikan. Namun, fokusnya bias setelah periode berikutnya. Ini agaknya, perlu dipikirkan kembali, untuk diseriusi ke depan.Begitu juga dengan pariwisata. Sumbar kaya,alamnya indah, budayanya rancak, kulinernya terkenal. “Bersungguh-sungguhlah dengan potensi ini. All out bersama kota-kabupaten. Insya Allah, saya yakin, Sumbar berubah,” kata Gamawan.
Hilirisasi Pertanian
Tak mungkin semua persoalan dapat dituntaskan sekali jalan, memang. Satu persatu masalah ranah mestilah dicarikan jalan keluarnya. Satu di antara masalah yang mendesak adalah pembenahan ekonomi ranah. Sumbar memang tidak daerah industri Seperti Maluku Utara yang menguasai 20 persen pasar nikel dunia.
Sumbar harus hadir sesuai dengan potensi daerahnya. Kalaulah sektor pertanian relatif stagnan hadirkan hilirisasinya. Mulailah dengan total mengembangkan potensi ekonomi baru seperti Pariwisata, Pendidikan dan Ekraf. Contoh kecil saja. Sebuah provinsi di Cina(Yunan-red) memfokuskan budidaya pertaniannya pada tanaman hias. Apa yang didapatkannya? Lebih kurang Rp 4,5 triliun pendapatan yang dihasilkan dari tanaman bunga Krisan dan Mawar.
Sumbar juga bisa belajar dari itu, berapa banyak lahan yang berada di dataran tinggi yang sangat cocok untuk itu? Kuncinya kita mau atau tidak untuk bangkit. Dalam konsep ekonomi, kita harus muncul dengan kompetitif advantage. Kita bergerak sesuai dengan potensi lokal kita. Jangan pernah mengikuti apa yang dilakukan daerah lainnya. Kita harus distingtif dengan potensi ekonomi kita. Bangkit dan fokuskan arah pembangunan ekonomi dan libatkan seluruh stakeholder yang ada. Jika itu terlaksana perlahan lahan ekonomi di ranah ini akan pulih secara bertahap.
Pemerintahan
Pemerintah memiliki peran strategis dalam memulihkan realita ranah. Sumbar tidak sama dengan daerah lain. APBD dan SDM Menjadi kata kunci untuk bisa tumbuh dan berkembang. Pilih dan tempatkanlah orang yang tepat di posisinya.
Gamawan berbagi cerita, di zamannya sebelum menyusun SOTK kita lakukan test akademik dan fisikologi seluruh pejabat pratama. Siapa cocok dimana, dan siapa yang tidak cocok di posisinya. Intinya, tempatkanlah orang sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Jauhkan “titipan” kepentingan dalam penyusunan SOTK.
“Saya saat memimpin Sumbar menerapkan manajerial government dan smart government. Manajerial berguna agar tata kelola Pemerintahan berjalan baik sedangkan smart government berguna untuk kontrol dan evaluasi harian. Sehingga jelas tenggat waktu dari sebuah program. Berapa lama sebuah proses administrasi berjalan, kapan program itu masuk ke tahap eksekusi dan bagaimana pula mekanisme evaluasinya”’ ujar mantan Menteri Dalam Negeri itu.
Terkait kolaboratif antar-kabupaten maka Rakor menjadi wadah. Semua kendala yang muncul dalam bulan dan tahun berjualan dimunculkan dalam rakor. Kalau ada terkendala administrasi maka kepala daerah bisa mempertanyakan. Kadis kadis terkait harus mempertanggungjawabkan secara teknis di rapat itu. Kalaupun ada program pembangunan lintas kabupaten juga dibahas di rakor itu dan dievaluasi bersama.
“Untuk menghargai bupati dan wali kota, saya dulu kalau ada undangan dari daerah maka saya tak akan mau menghadiri kalau tidak ada tanda tangan kepala daerah. Minta tanda tangan atau disposisi kepala daerahnya, karena itu etika saling harga menghargai antar pemerintahan. Kenapa? Agar kepala daerah tidak merasa dilangkahi oleh publiknya sendiri,” kata Gamawan.
Bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat? Komunikasi intens dengan kabag atau kabid program dan perencanaan di kementrian. Ini dilakukan oleh dinas terkait. Sementara untuk menteri-nya langsung dihandle oleh kepada daerah atau gubernur.
“Kalau hanya datang berkunjung dan menghadap Mentri apa gunanya kalau tidak di followup dalam bentuk konsep dan program. Menteri tidaklah akan paham terlalu dalam dengan program dan teknis. Teknis dan program berada di tingkat pejabat teknis kementrian.Mereka itulah yang harus ditempel ketat. Menurut saya Mentri itu berada ditingat iya dan tidak saja.Contoh: kalau kita mengalihkan program di provinsi lain ke provinsi kita menteri akan tahu? Belum tentu karena kegiatan dan anggaran di kementrian itu sangat banyak. Trik inilah yang saya lakukan untuk meraup dana APBN ke Sumatera Barat. Dengan cara seperti itu pulalah infrastruktur strategis kami bangun dengan APBN. Contoh jalan Sicincin Malalak yang dibangun dana APBN di kementrian PU. Pemprov Sumbar hanya membangun 100 meter di saat awal pembangunan. Untuk peletakan batu pertamanya kita mintakan ke Pak Wapres Jusuf Kalla. Ketika Pak JK nanya pembiayaan pembangunan jalan saya langsung mintak support APBN, he he he he,” ujar Gamawan.
Senafas dengan pembicara lainnya, pertanian menurut Two Efly tetaplah lokomotif utama. Betul dari sisi produksi dan luasan lahan Sumbar bisa jadi sudah mentok, namun di balik itu masih terbuka celah ekonomi besar. Apa itu? Hilirisasi dari produk pertanian. Sampai detik ini Sumbar baru menghasilkan produk primer dari pertanian. Kita belum mampu melahirkan produk turunan sebagai rantai dari hilirisasi. Misalnya produk hortikultura sudahkah kita olah turunannya? Sawit baru bisa kita turunkan hanya sampai Crude Palm Oil, padahal puluhan produk dapat dihasilkan dari turunan CPO ini. Perikanan dan peternakan juga begitu. Sudahkah kita menyiapkan hulu dan hilirnya. Bagaimana pakannya, bagaimana pasarnya dan bagaimana dukungan finansial untuk modal usahanya. Selain masalah ekonomi, ada hal fundamental yang saat ini terjadi di ranah dan di rantau. Apa itu? Apatisme dengan realita. Maaf, ada sikap tak mau peduli lagi dengan apa yang terjadi di ranah ini. Baik oleh publik ranah ataupun publik rantau. Kalaupun ada kepedulian rantau itu lebih parsial untuk kaum dan kerabat. Jarang sekali kita melihat rantau mau berkontribusi membangun ranah dalam konteks yang lebih luas.
Begitu juga di ranah. Nyaris seluruh pemangku kepentingan diam dalam bisu melihat realita ranah. Sampai sekarang tak terdengar kerisauan dari DPRD Sumbar terhadap ambruknya ekonomi. Legislatif seperti membiarkan saja eksekutif berjalan tertatih-tatih. Bola kiritikan dan saran seolah olah itu jadi beban semata wayang kepala daerah. Padahal Undang[1]Undang Pemerintahan Daerah tidaklah begitu.
Pemda itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kenapa DPRD Sumbar lupa dengan itu. Jangan biarkan ekonomi yang ambruk seolah olah roda takdir. Maraknya narkoba bak lumrah sebagai buah dinamika kehidupan. Tingginya LGBT dan HIV tidaklah menjadi perhatian penting.Semuanya sama sama tenggelam dalam kalimat sunyi dan bisu.
“Sebagai jurnalis yang memotret ranah ini semenjak tahun 1999, saya melihat ini titik kulminasi kritis Ranah Minang. Bangkit dan duduklah bersama membangun ranah ini kembali,” ujar Two Efly.
Peserta diskusi sepakat akan menindaklanjuti diskusi terbatas di awal pekan yang basah itu, ke dalam seri pertemuan yang lebih luas. “Insya Allah, kita sepakat akan mengembangkan pemikiran yang terbatas ini ke dalam forum yang lebih luas. Bisa ICMI, ISEI dan pertemuan pimpinan perguruan tinggi di Sumbar, serta dengan pihak-pihak yang risau dan peduli dengan Sumatera Barat,” ujar Musliar Kasim, menutup diskusi. * (Zul Effendi/tamat)
