Padang, hantaran.Co–Momentum reses kembali menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, namun persoalan utama yang mencuat adalah bagaimana aspirasi warga dapat terhubung secara efektif dengan proses pembangunan daerah. Hal ini terlihat dalam Reses Perseorangan yang digelar Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Rabu (26/11/2026) di sebuah restoran di Padang. Pertemuan tersebut dihadiri masyarakat dari berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Padang, memperlihatkan tingginya kebutuhan akan saluran komunikasi langsung yang lebih efektif.
Muhidi menyampaikan bahwa salah satu permasalahan klasik dalam pembangunan adalah jarak antara penyusun kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, reses merupakan instrumen penting untuk memperkecil jurang tersebut. Interaksi tatap muka, kata dia, memungkinkan penyampaian persoalan warga secara lebih lugas sehingga memudahkan pemetaan kebutuhan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa ragam latar belakang peserta reses justru menjadi nilai tambah dalam mengidentifikasi masalah daerah yang semakin kompleks. “Kalau kemarin fokus saya lebih kepada UMKM, kali ini lebih bervariasi karena yang hadir tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang,” ujarnya. Beragam masukan tersebut, menurut Muhidi, menghadirkan kebutuhan yang tidak hanya sektoral, tetapi juga lintas isu.
Permasalahan berikutnya yang ia soroti adalah bagaimana memastikan setiap aspirasi tidak berhenti pada tahap penyampaian. Muhidi menjelaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang terstruktur. Ia menegaskan bahwa proses perumusan dilakukan secara sistematis agar dapat terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyesuaian anggaran berdasarkan tingkat urgensi.
Muhidi menilai bahwa sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, ia memastikan bahwa seluruh usulan masyarakat akan disinergikan dengan program Pemerintah Kota Padang. “Saya akan sinergikan usulan ini dengan program Pemerintah Kota Padang, karena saya adalah wakil rakyat dari Dapil Kota Padang,” tegasnya.
Selain membahas aspirasi masyarakat, pertemuan itu juga menyinggung persoalan mendesak yang tengah dihadapi Sumatera Barat, yakni banjir yang melanda beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir. Menurut Muhidi, kondisi cuaca ekstrem memerlukan kewaspadaan tinggi, terutama bagi masyarakat yang bermukim di daerah rawan. Ia menilai koordinasi antarwilayah menjadi hal krusial dalam mempercepat respons lapangan.
Muhidi menekankan bahwa banjir memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup luas sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membuka ruang bagi warga yang membutuhkan bantuan, sembari mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. “Situasi sekarang banyak masyarakat Sumbar terdampak banjir. Untuk itu jika ada yang butuh bantuan akan kita bantu. Mari kita bersama sama pemprov dan Pemkab atau Pemko untuk berkolaborasi membantu masyarakat yang terdampak banjir,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan banjir memperlihatkan bagaimana kebencanaan dan pembangunan memiliki keterkaitan erat. Aspirasi masyarakat dalam reses tak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan daerah terhadap bencana. Hal-hal semacam ini, kata Muhidi, harus menjadi bagian dari perencanaan prioritas demi meminimalkan risiko di masa depan.
Di akhir kegiatan, Muhidi kembali mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menilai bahwa partisipasi publik adalah fondasi utama pembangunan daerah yang inklusif. Melalui reses ini, ia memastikan bahwa suara masyarakat tetap menjadi dasar utama dalam merancang program prioritas agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi warga.
