Padang, hantaran.Co–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan status tanggap darurat bencana terhitung sejak tanggal 25 November 2025 hingga 14 hari ke depan. Status tanggap darurat bencana ini juga diikuti langkah cepat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar dalam beberapa hari terakhir.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
Juru Bicara (Jubir) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Ilham Wahab mengatakan, penetapan status ini setelah melalui rapat darurat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar dan sudah melalui kajian seluruh pihak terkait banyaknya infrastruktur dan fasilitas umum di Sumbar yang perlu pemulihan segera.
Langkah ini sekaligus menegaskan kesiapan Pemprov Sumbar dalam menjalankan komando tanggap darurat yang lebih tertib, terstruktur, dan terkoordinasi, mengingat intensitas hujan tinggi yang sejak akhir pekan lalu telah memicu banjir, longsor, dan ancaman kerawanan di sejumlah daerah. Aktivasi tanggap darurat bencana dipadukan dengan arahan resmi Gubernur dan instruksi kepada seluruh bupati dan wali kota agar memperkuat langkah antisipasi di wilayah masing-masing.
Melalui surat resmi kepada kepala daerah kabupaten/kota, Pemprov Sumbar meminta pemerintah daerah (pemda) memastikan kesiapan seluruh perangkat penanggulangan bencana, mulai dari sistem peringatan dini, kesiapan personel TRC, relawan, peninjauan titik rawan banjir dan longsor, hingga penyediaan posko logistik.
“Pemda juga diminta mengutamakan langkah perlindungan masyarakat, termasuk evakuasi, pemantauan debit sungai, penyingkiran material longsor, dan percepatan distribusi bantuan jika terjadi kedaruratan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).
Selain itu, Pemprov Sumbar menekankan pentingnya laporan cepat dari kabupaten/kota untuk memastikan proses penanganan terintegrasi antara BPBD provinsi, BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah teknis, serta instansi vertikal seperti TNI, Polri, dan Basarnas. Mekanisme pelaporan dibuat berjenjang agar penanganan bencana dapat dilakukan tanpa menunggu waktu lama.
Dalam surat terpisah, Gubernur juga memberi penegasan bahwa aparatur pemda harus siap siaga terhadap potensi banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi. Pemda juga diminta memastikan seluruh sarana dan prasarana tanggap darurat berfungsi dengan baik, serta memastikan masyarakat di daerah rawan mendapat informasi dan peringatan dini secara cepat dan akurat.
“Dengan adanya Tim Tanggap Darurat yang telah ditetapkan, kami berharap penanganan bencana ke depan dapat berjalan lebih responsif, terutama dalam pengorganisasian personel, koordinasi lintas OPD, dan dukungan logistic,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan segera melapor jika menemukan kondisi berbahaya di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat bencana untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fleksibel, terutama dalam mobilisasi logistik, alat berat, serta sumber daya manusia. “Selain itu, penetapan status ini juga menjadi dasar pengusulan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif,” katanya.
Sekda kemudian menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, Pemprov Sumbar memprioritaskan tujuh langkah penanganan. Pertama, pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana. Kedua, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
Ketiga, evakuasi masyarakat terancam. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam. Kelima, perlindungan kelompok rentan. Keenam. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana. Ketujuh, penyiapan dan pendistribusian bantuan logistic.
“Kita harus memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat. Sinergi antara BPBD, Dinas Sosial, BMCKTR, TNI/Polri, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” tuturnya.
Untuk memudahkan koordinasi, Pemprov juga menetapkan Kantor BPBD Sumbar sebagai Posko Tanggap Darurat sekaligus Command Center Provinsi. Di lokasi ini seluruh informasi, koordinasi operasi lapangan, hingga pelaporan kejadian bencana akan dihimpun dan disinkronkan.
“Posko di BPBD akan menjadi titik kendali utama. Semua perkembangan situasi akan dikoordinasikan dari sana agar penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan satu komando,” ujar Arry.
Kerugian Capai Rp4,9 Miliar
Sebelumnya, Jubir BPBD Sumbar, Ilham Wahab menyatakan, akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumbar dalam beberapa hari terakhir, kerugian materi yang ditimbulkan mencapai Rp4,9 miliar.
Ilham menyebutkan, bencana tersebar di sedikitnya 12 kabupaten/kota, mulai dari Agam, Padang Pariaman, Pasaman, hingga Pesisir Selatan. “Intensitas hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari memicu banjir dan tanah longsor di banyak titik. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang dan menutup akses jalan,” ujarnya kepada Haluan, Selasa (25/11) malam kemarin.
Ia menyampaikan, di Kabupaten Padang Pariaman, dampak banjir menjadi yang terbesar. Sebanyak 3.076 kepala keluarga atau 9.228 jiwa di daerah itu kini terdampak akibat rumah mereka terendam.
Selain permukiman, sejumlah fasilitas pendidikan, jembatan, hingga areal persawahan turut mengalami kerusakan. Ilham menyebut wilayah ini sebagai episentrum banjir terbesar dalam periode ini.
Sementara itu, di Kabupaten Agam, situasi tidak kalah berat. Longsor dan pergerakan tanah merusak jalan, menimbun sawah, serta menutup beberapa ruas vital nagari. Tercatat 33 rumah terendam dan 5 hektare sawah rusak. “Akses warga sempat terputus di beberapa titik. Tim kami bekerja cepat melakukan pembersihan material untuk membuka jalur,” kata Ilham.
Di Kota Padang, Ilham melaporkan bahwa cuaca ekstrem menyebabkan banjir di 11 titik, disertai 14 lokasi pohon tumbang dan dua titik longsor yang menutup badan jalan. “Penanganan di Padang membutuhkan waktu karena pohon tumbang terjadi hampir bersamaan di banyak kecamatan,” ucapnya.
Di wilayah lain seperti Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan, dampak juga cukup signifikan. Pesisir Selatan mencatat lebih dari 418 rumah terendam di Koto XI Tarusan, sementara Limapuluh Kota melaporkan dua fasilitas pendidikan rusak dan kerugian ratusan juta rupiah.
Menurut Ilham, angka kerugian diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses verifikasi lapangan. Ia menegaskan bahwa BPBD masih terus mengompilasi laporan dari posko kabupaten/kota.
