Padang, hantaran.Co–DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025).
Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion; Wakil Ketua, Mastilizal Aye; Osman Ayub; dan Jupri; serta Sekwan, Hendrizal Azhar; dan segenap anggota DPRD Kota Padang.
Paripurna diawali dengan penyampaian pandangan akhir seluruh fraksi yang memuat berbagai catatan, rekomendasi, serta penyempurnaan terhadap rancangan anggaran. Salah satunya penyampaian pendapat dari Fraksi Gerindra.
Juru bicara dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya menyampaikan, APBD Kota Padang TA 2026 diharapkan dapat dimaksimalkan dan dapat menjadi pegangan semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan. “Harapannya menjadi sarana untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Fraksi Gerindra menilai penting untuk menunda atau merevisi program yang kurang prioritas demi memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
“Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal lokal dengan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah dan retribusi, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan,” ujar Rachmat Wijaya yang juga merupakan Ketua Komisi II.
Proses penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi ini menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan 2026 tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat.
Pada Kesempatan itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam pembahasan APBD 2026. Ia menegaskan meskipun terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program prioritas daerah.
“Alhamdulillah kita baru saja menetapkan anggaran 2026. Tentu dengan segala keterbatasan, namun alhamdulillah kita bisa menyepakati struktur pembangunan yang akan kita jalankan di tahun 2026,” kata Fadly.
Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang tetap optimis menjalankan program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD agar program utama tetap berjalan.
“Kita tetap meyakini bahwa program-program unggulan ini harus kita realisasikan. Inilah yang menjadi pembahasan bersama DPRD bagaimana program unggulan tetap tercapai, meskipun APBD dirampingkan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarnya.
Fadly Amran menegaskan seluruh penyempurnaan yang dilakukan DPRD tetap menjaga fokus pemerintah pada prioritas pembangunan. Program-program di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan akan menjadi perhatian utama Pemko Padang pada tahun 2026.
“Program-program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, dan lainnya tetap harus direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas di 2026, kita sepakati untuk diundur ke 2027,” jelasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
