Padang, hantaran.Co–Tantangan pembangunan dan penegakan hukum di Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengemuka ketika Ketua DPRD Sumbar Muhidi menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati Sumbar) yang baru, Muhibuddin, di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025). Pertemuan tersebut menjadi ruang awal membahas bagaimana dua institusi bisa saling menopang di tengah kompleksitas persoalan daerah.
Didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, dan Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, Muhidi, menyambut kedatangan Kajati yang baru sebulan bertugas di Sumbar itu. Kehadiran pimpinan Kejati dianggap penting mengingat perlunya kejelasan arah sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan problem-problem daerah yang menuntut ketegasan kebijakan.
Dalam pertemuan tersebut, Kajati Muhibuddin menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan DPRD, sekaligus menegaskan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi. Ia menilai Sumbar membutuhkan hubungan kerja yang solid antara penegak hukum dan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi isu-isu yang menyangkut tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Muhibuddin menyebut, sebagai pejabat baru, ia masih memetakan berbagai persoalan strategis di Sumbar. Namun ia memastikan Kejati akan berada di garis depan dalam mendukung pembangunan daerah. “Terutama yang membutuhkan pendampingan hukum atau langkah penegakan hukum demi menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menekankan bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyamakan persepsi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah membicarakan banyak hal terkait kondisi Sumbar kepada Kajati, terutama mengenai isu-isu krusial yang membutuhkan perhatian bersama antara lembaga legislatif dan penegak hukum.
“Dinamika pembangunan Sumbar membutuhkan pengawasan hukum yang kuat agar pelaksanaan program pemerintah tidak menghadapi hambatan, baik dari aspek regulasi maupun potensi pelanggaran. Karena itu sinergi dengan Kejati menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Muhidi berharap pertemuan tersebut dapat menjadi fondasi awal kolaborasi berkelanjutan. Ia menilai komunikasi yang intens antara DPRD dan Kejati akan bisa mendorong percepatan penyelesaian persoalan-persoalan daerah, terutama terkait penanganan proyek strategis, perlindungan aset daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Muhidi kembali menekankan harapannya agar komunikasi antara DPRD dan Kejati tidak hanya berhenti pada agenda seremoni. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil diskusi untuk tujuan besar: menjaga kesatuan bangsa dan memastikan pembangunan Sumatera Barat berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, yang turut hadir juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati. Ia menegaskan pentingnya kehadiran Kejati untuk memperkuat kerja-kerja institusional dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan arah pembangunan Sumbar agar tidak melenceng dari prinsip tata kelola yang bersih.
