Padang, hantaran.Co–Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga Sabtu (22/11/2025) malam, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Padang. Rapat tersebut digelar guna membahas persoalan defisit anggaran yang membebani keuangan daerah.
Pembahasan berlangsung intens sejak sore hingga malam, dengan anggota Banggar meneliti satu per satu dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang. Defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp109 miliar menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Selama rapat, berbagai opsi diulas, dikurangi, disesuaikan, dan dipertimbangkan dari berbagai sisi. Sejumlah program dan pos anggaran dikaji ulang untuk memastikan penghematan dapat dicapai tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa Banggar DPRD dan TAPD Pemko akhirnya menyepakati beberapa langkah strategis untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Kesepakatan itu diambil setelah proses panjang analisis dan diskusi.
Langkah pertama adalah pengurangan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang. Dari penyesuaian ini, diperoleh potensi penghematan sekitar Rp18 miliar. Muharlion menyebut keputusan ini diambil atas kesadaran bersama untuk membantu stabilitas anggaran daerah.
Langkah kedua adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selama ini Pemko Padang memberikan TPP untuk 14 bulan, sementara kewajiban hanya 12 bulan. Dengan pengurangan dua bulan TPP, diperkirakan terkumpul sekitar Rp60 miliar.
Sumber ketiga adalah pengumpulan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Total SILPA sementara diperkirakan mencapai Rp8 miliar. Namun, angka final masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Langkah keempat adalah efisiensi perjalanan dinas anggota DPRD, yang berhasil memberikan penghematan sekitar Rp4 miliar. Pengurangan ini dilakukan dengan menyesuaikan agenda serta prioritas perjalanan dinas sepanjang tahun anggaran.
Upaya kelima adalah penyesuaian rencana pinjaman daerah. Semula Pemko merencanakan pinjaman Rp85 miliar. Namun, setelah beberapa kegiatan dicancel, angka tersebut dikurangi menjadi Rp61 miliar. Pinjaman ini rencananya akan diajukan ke Bank Nagari atau perbankan lainnya untuk menopang pembangunan infrastruktur.
Muharlion menegaskan bahwa tanpa adanya pinjaman, pembangunan infrastruktur dikhawatirkan terhenti. Karena itu, pinjaman bank menjadi salah satu opsi terbaik agar pembangunan tetap berjalan. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye dan Osman Ayub, Sekwan Hendrizal Azhar, serta Asisten Bidang Anggaran Corry Saidan bersama jajaran TAPD Pemko.
