Padang, hantaran.Co–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meningkatkan kewaspadaan publik setelah Stasiun Meteorologi Minangkabau mengeluarkan peringatan dini gawat darurat hidrometeorologi untuk periode 21–27 November 2025. Cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar dalam dua hari terakhir dilaporkan telah menyebabkan banjir hingga longsor.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Untuk itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat nagari memperkuat kesiapsiagaan. Sementara warga diminta saling menjaga dan aktif mengikuti informasi resmi.
“Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Sumbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Keselamatan adalah yang utama. Mari kita saling menjaga, saling mengingatkan dalam menghadapi cuaca ekstrem ini,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (23/11/2025).
Dalam keterangan resminya, BMKG memaparkan bahwa ancaman hidrometeorologi ini tidak datang tiba-tiba. Tiga faktor utama memicu peningkatan intensitas hujan di Sumbar. Pertama, penguatan Monsun Asia yang membuat dominasi angin baratan membawa massa udara lembap dari Samudera Hindia langsung menuju Sumbar.
Kedua, lembapnya udara tersebut terperangkap pada topografi Pegunungan Bukit Barisan, memicu orographic lifting dan membentuk awan hujan yang lebih masif. Faktor ketiga adalah pengaruh IOD negatif dan aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial yang memperkuat pertumbuhan awan konvektif. Kombinasi ini menciptakan kondisi atmosfer yang sangat labil, situasi klasik penyebab banjir, longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, hingga sambaran petir.
BMKG menetapkan 14 kabupaten/kota di Sumbar dalam status siaga penuh: Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, dan wilayah sekitarnya.
Menindaklanjuti peringatan tersebut, Gubernur Mahyeldi meminta BPBD provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat langkah mitigasi. “Saya meminta BPBD provinsi dan kabupaten/kota segera memperkuat pemantauan, memastikan kesiapan personel, peralatan, dan jalur evakuasi. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat terlindungi,” tuturnya.
Arahan ini menandakan pemerintah daerah tidak ingin kecolongan, mengingat kejadian hidrometeorologi selama beberapa tahun terakhir memberikan dampak besar terhadap masyarakat, mulai dari rusaknya infrastruktur hingga korban jiwa.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di lereng perbukitan, bantaran sungai, dan wilayah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga dianjurkan menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting dan memahami jalur evakuasi di lingkungan masing-masing sebuah langkah mitigasi sederhana namun sering diabaikan.
“Masyarakat harus proaktif memantau informasi dari kanal resmi seperti BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. Jangan percaya dengan informasi yang sumbernya tidak jelas,” tutur Mahyeldi.
Dengan kondisi atmosfer yang masih labil, ia menekankan bahwa kewaspadaan kolektif menjadi kunci. Pemerintah memperkuat sistem, masyarakat memperkuat kesiapsiagaan. Karena di tengah cuaca ekstrem, arogansi atas keselamatan diri hanya akan memperbesar risiko.
