Padang, hantaran.Co–Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk keenam kalinya menjadi salah satu badan publik paling terbuka. Lembaga tersebut meraih predikat informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2025 yang digelar Komisi Informasi Sumbar di Istana Gubernur Sumbar, Padang, Selasa malam (18/11/2025).
Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, menyebut capaian tersebut bukan sekadar trofi seremonial, melainkan bukti bahwa lembaga legislatif daerah memiliki komitmen kuat terhadap transparansi. “Alhamdulillah, predikat informatif ini menegaskan komitmen kita dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik,” ujarnya, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Zardi Syahrir, serta Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi, Dahrul Idris.
Menurut Maifrizon, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah. Ia menilai bahwa publik berhak mengetahui proses dan kebijakan yang berjalan di lembaga negara, termasuk di DPRD. “Kita berkomitmen menjaga transparansi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tahun ini diikuti dengan sungguh-sungguh oleh jajaran Sekretariat DPRD Sumbar. Setiap tahapan presentasi hingga verifikasi dokumen dijalankan dengan rasa tanggung jawab. “Kami menjalani proses itu dengan gembira, karena ini bagian dari pengabdian,” tutur pejabat yang dikenal dengan kegemarannya berolahraga golf tersebut.
Dalam prosesnya, kata Maifrizon, Sekretariat DPRD Sumbar terus memperbaiki tata kelola informasi agar semakin mudah diakses masyarakat. Upaya digitalisasi layanan, penyempurnaan standar layanan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. “Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya lagi.
Penghargaan tahun ini terasa istimewa karena Sekretariat DPRD Sumbar tidak hanya mempertahankan predikat informatif, tetapi juga mencatat prestasi tambahan. Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumbar, lembaga ini berhasil meraih peringkat dua terbaik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.
Penghargaan diberikan langsung oleh Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, yang mengapresiasi konsistensi DPRD Sumbar sebagai lembaga publik yang patuh pada prinsip transparansi. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan predikat selama enam tahun berturut-turut menjadi contoh bagi OPD lain dalam membangun budaya keterbukaan.
Dengan raihan ini, Sekretariat DPRD Sumbar menegaskan langkahnya untuk terus mengembangkan sistem informasi yang lebih matang. Mereka berharap ke depan, layanan informasi publik bukan sekadar memenuhi standar regulasi, tetapi juga menjadi ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
