Pasbar, hantaran.Co–Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menjadi sorotan serius masyarakat dan para wakil rakyat. Jalan-jalan utama kerap macet akibat penumpukan antrean di depan SPBU, membuat pengguna jalan lain terganggu dan hak masyarakat yang berhak atas BBM subsidi terancam.
Kondisi ini mendorong Komisi II DPRD Pasbar, yang dipimpin oleh Nefri, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Hiswana Migas Sumatera Barat pada Selasa (18/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terkait tata kelola distribusi BBM bersubsidi di daerah tersebut.
Setiba di kantor Hiswana Migas Sumbar, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Hiswana, Zulhendry, didampingi oleh Weno Aulia yang membidangi SPBU dan Ujang Kencana yang fokus pada LPG. Dalam pertemuan tersebut, terkuak beberapa indikasi kelemahan dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di Pasaman Barat. Salah satu isu krusial yang muncul adalah adanya dugaan pelanggaran oleh beberapa SPBU yang tidak disiplin dalam menyalurkan BBM jenis solar bersubsidi sesuai aturan.
“Hasil dari kunjungan ini, kami dan pihak Hiswana Migas sepakat untuk mengambil langkah awal berupa teguran dan surat peringatan kepada pemilik SPBU yang terbukti melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi,” ujar Nefri.
Tidak hanya itu, DPRD juga berencana membawa dugaan penyelewengan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Nefri, tindakan oknum tak bertanggung jawab yang membeli BBM bersubsidi untuk kepentingan lain telah menyebabkan kemacetan panjang di SPBU dan memperburuk nasib masyarakat miskin yang sebenarnya berhak.
“Kondisi seperti ini jelas ironis. Masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan, menjadi kesulitan mendapatkan solar bersubsidi karena adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran. Dampaknya bisa meningkatkan angka kemiskinan di daerah,” tuturnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pengawasan antara Hiswana Migas dan DPRD. Nefri dan rekan-rekannya menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perbaikan situasi secara berkala.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha SPBU agar lebih transparan dan akuntabel dalam penyaluran BBM. Tatakelola energi yang jujur dan tepat sasaran diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas distribusi di Pasaman Barat.
