Padang, hantaran.Co–Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per 14 November 2025, realisasi pendapatan dan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berhasil melampaui rata-rata nasional. Data itu menunjukkan realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 79,58 persen.
Sementara realisasi belanja daerah berada pada angka 74,28 persen, jauh di atas rerata nasional yang baru mencapai 64,43 persen. Dengan capaian ini, Sumbar masuk dalam jajaran provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi menyampaikan, kinerja positif tersebut merupakan hasil dari konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun. Arry menyebut, setidaknya ada tiga strategi yang dilakukan Pemprov Sumbar secara berkala dalam pengendalian anggaran.
Pertama, evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung Gubernur Sumbar bersama seluruh kepala OPD untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time. Kedua, penerapan lelang dini untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan infrastruktur. Ketiga akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, itu juga meningkat,” ujar Arry, Senin (17/11/2025).
Ia meyakini, percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, itu mesti dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas,” ujarnya.
Kemendagri juga mencatat, kenaikan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Kenaikan tersebut didorong oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, peningkatan efisiensi penagihan retribusi, dan implementasi layanan digital perpajakan daerah.
Atas capaian tersebut, Sekda mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal daerah. “Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu sampai akhir tahun dan seluruh program prioritas harus dipastikan tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja. “Percepatan itu perlu, tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” katanya.
