PADANG, HANTARAN.Co — Tantangan penguatan ekosistem usaha di Kota Padang, terutama bagi startup dan UMKM, masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Persoalan seperti akses pembiayaan, kelemahan legalitas usaha, rendahnya literasi bisnis, hingga keterbatasan infrastruktur pendukung masih dirasakan pelaku usaha di lapangan.
Isu-isu inilah yang kemudian menjadi sorotan utama dalam Business Talk Show Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang digelar Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sumatera Barat di Convention Hall Universitas Andalas, Kamis (13/11).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, hadir sebagai salah satu panelis dalam diskusi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tak bisa bekerja sendiri dalam memecahkan berbagai hambatan pertumbuhan UMKM dan startup. Menurutnya, harus ada sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mengatasi persoalan struktural yang selama ini menghambat kemajuan pelaku usaha lokal.
Fadly memaparkan bahwa kondisi makroekonomi Kota Padang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,65 persen, hanya sedikit di bawah capaian nasional sebesar 5 persen. Namun capaian ini, menurutnya, belum cukup selama sebagian pelaku usaha masih kesulitan mengakses layanan perizinan, pendampingan bisnis, dan pasar yang lebih luas.
Fadly juga menyoroti masalah legalitas usaha yang selama bertahun-tahun menjadi kendala bagi banyak UMKM. Namun pada 2024, terjadi lonjakan signifikan pada pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), naik empat kali lipat hingga menyentuh angka 10 ribu. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya formalitas usaha sebagai jalan masuk menuju akses pembiayaan, pelatihan, dan kerja sama lintas sektor.
Sebagai upaya konkret, Pemerintah Kota Padang mengembangkan program UMKM Naik Kelas, sebuah program yang dirancang untuk mengatasi masalah kemampuan produksi, manajemen usaha, dan kualitas produk yang kerap menjadi kelemahan utama pelaku UMKM. Melalui program ini, UMKM diberi pendampingan, pelatihan, hingga inkubasi agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Setiap tahun, pemerintah menyeleksi 100 UMKM potensial dan mengerucutkannya menjadi 10 yang dinilai paling
siap untuk ‘naik kelas’. Fadly menjelaskan bahwa proses kurasi ini penting untuk memastikan intervensi pemerintah
menjadi lebih terarah. Di sisi lain, fasilitas seperti Sentra Rendang di Koto Tangah juga disiapkan dengan teknologi mesin retort dan kemasan modern sebagai solusi atas persoalan standar produksi dan ketahanan pangan.
Fadly menekankan bahwa peran pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan mediator bagi
pelaku usaha. Ia menilai komunikasi yang intens dan terbuka antara pemerintah dan dunia usaha telah menjadi salah
satu faktor meningkatnya iklim investasi di Kota Padang. Hal ini terlihat dari data perputaran uang daerah yang mencapai
Rp952,1 miliar, sebagian besar berasal dari sektor UMKM. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk “menjemput bola” dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan pelaku usaha. “Saya terbuka 24 jam untuk HIPMI,” ujar Fadly
Selain Wali Kota Padang, diskusi ini juga menghadirkan panelis lain seperti Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, Ketua BPD HIPMI Sumatera Barat Dhanni Hariyono, serta perwakilan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kolaborasi lintas sektor yang dibahas dalam forum ini diharapkan dapat menjadi solusi menyeluruh bagi berbagai persoalan yang selama ini menghambat UMKM dan startup untuk tumbuh dan naik kelas di Sumatera Barat. (h/pat)
