Solsel, hantaran.Co–Pemkab Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk pengadaan 21.092 stel seragam gratis bagi siswa baru jenjang TK hingga SMP/sederajat.
Bupati Solok Selatan, H. Khairunas mengatakan pendidikan adalah kunci kemajuan daerah oleh karena itulah program ini diluncurkan. “Seragam tersebut akan diserahkan kepada siswa baru TK, SD/MI, dan SLTP se-Kabupaten Solok Selatan,” ujar Khairunas, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, program seragam gratis bukan sekadar bantuan pakaian sekolah, tetapi bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban ekonomi orang tua serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan.
Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menumbuhkan semangat anak-anak untuk bersekolah tanpa terkendala biaya. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak Solok Selatan yang putus sekolah karena alasan biaya,” tegasnya.
Khusus untuk Kecamatan Sangir, tahun ini disalurkan 5.942 stel seragam, terdiri dari 2.056 stel untuk siswa TK/RA, 1.880 stel untuk siswa SD/MI, dan 2.006 stel untuk siswa SMP/MTs. Setiap siswa menerima dua stel seragam sesuai jenjang pendidikannya.
Program seragam gratis ini telah berjalan selama lima tahun berturut-turut sejak 2021. Total hingga tahun 2024, Pemkab Solok Selatan telah menyalurkan 57.956 stel seragam kepada pelajar di berbagai tingkatan pendidikan.
Selain seragam, Pemkab Solok Selatan juga tengah menyiapkan program pembebasan biaya pendidikan untuk seluruh jenjang, mulai dari TK hingga SMA/sederajat, yang akan direalisasikan tahun depan.
Khairunas menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dan terjangkau. “Mari bersama kita bangun generasi Solok Selatan yang berkualitas, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan,” pungkasnya.
Dengan berbagai program pendidikan yang pro-rakyat, Pemkab Solok Selatan berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal, sekaligus memastikan pendidikan menjadi pondasi utama kemajuan daerah
