Pariaman, hantaran.Co–Pemerintah Kota Pariaman menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal itu ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pariaman yang digelar oleh Inspektorat Kota Pariaman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (7/11/2025).
Acara yang berlangsung di Aula Balaikota Pariaman tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, dan dihadiri oleh Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI, Harun Hidayat, beserta tim. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim, Kepala Inspektorat Alfian Harun, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan ini menjadi bagian dari program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK, khususnya di area intervensi perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.
Wakil Wali Kota Mulyadi menyampaikan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi merupakan budaya yang harus diterapkan di seluruh lini pemerintahan. “Kami berkomitmen untuk memperkuat transparansi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan KPK RI, Harun Hidayat, menjelaskan bahwa indikator MCSP merupakan alat ukur penting bagi KPK dalam menilai kinerja daerah. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki tata kelola serta menekan potensi terjadinya penyimpangan dalam perencanaan kebijakan publik.
“MCSP menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengawasan internal, dan masyarakat dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif,” tutur Harun.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemko Pariaman yang dinilai proaktif mendukung upaya KPK dalam pencegahan korupsi.
Kepala Inspektorat Kota Pariaman, Alfian Harun, menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar koordinasi, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk memperkuat pemahaman terhadap indikator kinerja pencegahan korupsi yang telah ditetapkan oleh KPK.
“Kami ingin setiap perangkat daerah memahami perannya dalam membangun pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemko Pariaman berharap dapat meningkatkan skor indikator pencegahan korupsi daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
Dengan komitmen bersama antara Pemko Pariaman dan KPK, diharapkan langkah-langkah konkret pencegahan korupsi dapat terus diimplementasikan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
