Padang, hantaran.Co–Korupsi masih menjadi penghambat utama pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar). Banyak program pelayanan publik gagal mencapai hasil karena mentalitas korup yang menular hingga ke level birokrasi.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Studio Hasnawi Karim, Asrama Haji Padang, Rabu (5/11/2025).
“Banyak program tidak berjalan maksimal karena perilaku korup. Ini penyakit yang merusak fondasi pembangunan,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, korupsi bukan hanya soal uang, melainkan juga persoalan nilai dan mentalitas kekuasaan. Hingga saat ini masih banyak daerah yang kehilangan arah pembangunan karena pejabat publik lebih sibuk memperkaya diri ketimbang melayani rakyat.
“Kalau korupsi dibiarkan, pembangunan jadi lambat, rakyat jadi korban. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi bagi generasi muda sangatlah penting,” ujarnya.
Ia menegaskan, generasi muda harus menjadi pelopor perubahan dan penjaga integritas pemerintahan daerah (pemda).
“Kalian calon pemimpin masa depan, calon gubernur masa depan. Semangat antikorupsi harus menjadi napas dalam setiap langkah,” kata Mahyeldi di hadapan 50 peserta yang dipilih dari 1.026 pendaftar di Sumbar.
Meski Mahyeldi menegaskan komitmen menuju pemerintahan berintegritas, tantangan terbesar justru ada pada implementasi nilai antikorupsi di birokrasi daerah. Kelas Pemuda Antikorupsi diharapkan tak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan nyata membangun budaya antikorupsi dari bawah.
“Kalau pemuda ikut menjaga integritas, pejabat publik akan berhati-hati. Dari sinilah Indonesia bersih dimulai,” ujar Mahyeldi.
Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Dion H. Sumarto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil hanya dengan operasi penindakan. Dibutuhkan pendidikan karakter dan budaya integritas yang ditanamkan sejak dini.
“KPK meyakini pemberantasan korupsi tak cukup dengan menangkap pelaku. Harus ada pendidikan nilai dan perubahan budaya. Pemuda adalah agen perubahan dan penjaga integritas,” ujarnya.
Dion juga menilai Sumbar memiliki modal sosial kuat untuk menjadi model provinsi berintegritas. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah nilai luhur yang bisa menjadi benteng moral dalam melawan korupsi.
“Kalau nilai ABS-SBK ini benar-benar dihidupkan dalam tata kelola pemerintahan, Sumbar bisa jadi contoh Indonesia bebas korupsi dari tingkat nagari,” ujarnya.
Kegiatan yang digelar KPK ini menjadi tamparan reflektif bagi daerah, terutama Sumbar yang belakangan juga tak lepas dari sorotan kasus dugaan penyimpangan anggaran dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip transparansi publik.
Acara yang digelar satu hari ini menjadi bagian dari program nasional Sinergi Integritas Muda Indonesia, dengan peserta terbaik akan mewakili Sumbar pada Bootcamp Antikorupsi Nasional.
