Pesisir Selatan, hantaran.co – Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Pesisir Selatan yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Agustus 2025 resmi ditunda. Keputusan ini diambil menyusul dinamika yang terjadi di tubuh KONI Provinsi Sumatera Barat.
Penundaan tersebut disampaikan langsung oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Pesisir Selatan dalam rapat yang digelar pada Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB di Sekretariat KONI Pesisir Selatan.
Ketua TPP, Gestrojoni, menyatakan bahwa penundaan ini merupakan respons atas kondisi stagnasi dan konflik internal yang sedang melanda KONI Sumatera Barat.
Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat telah melayangkan surat resmi kepada Ketua Umum KONI Pusat dengan nomor: 800/3051/Sek/Dispora/2025 tertanggal 28 Juli 2025. Surat tersebut berisi permintaan penunjukan karateker Ketua KONI Sumbar untuk mengatasi kemelut yang ada.
“Merujuk pada surat Dispora Sumbar dan memperhatikan situasi yang sedang berkembang, maka seluruh tahapan Musorkab KONI Pesisir Selatan ditunda hingga waktu yang belum dapat ditentukan,” ujar Gestrojoni dalam keterangan resminya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh anggota TPP lainnya yakni Raflenofa Yulanda dan Dison Kurnia Ilahi, serta empat bakal calon Ketua KONI Pessel, Febi Maha Putra, M. Husni, Dr. Rodi Chandra, dan M. Adli. Sejumlah awak media juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.
TPP menegaskan, pelaksanaan Musorkab akan kembali dijadwalkan setelah adanya keputusan resmi dari Dispora Provinsi Sumatera Barat.
“Kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak provinsi agar proses Musorkab bisa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” kata Gestrojoni.
Sementara itu, Plt Ketua KONI Pesisir Selatan, M. Adli, yang juga salah satu bakal calon Ketua KONI, menyatakan mendukung penuh keputusan TPP sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga marwah organisasi olahraga di daerah.
“Kita harus mendahulukan kepentingan organisasi dan menjaga agar proses Musorkab tidak cacat secara hukum dan administrasi. Penundaan ini langkah bijak sampai ada kejelasan dari provinsi. Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tetap menjaga kekompakan demi kemajuan olahraga di Pesisir Selatan,” ucap M. Adli.
