JAKARTA, hantaran.co — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, menyarankan agar pemerintah perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala daerah pada 2022 dan 2023. Ia harap, perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi posisi tersebut.
Menurutnya, opsi penunjukan pj dari TNI-Polri yang aktif harus di kaji secara mendalam. Jangan TNI/ Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas Kepala Daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karir.
Dan Mekanisme penunjukan Pj kepala daerah itu sudah jelas di atur dalam UU no 10 tahun 2016 pasal 201 mengatakan bahwa pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Untuk gubernur akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan bupati/wali kota akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama,” tutur Guspardi saat dihubungi Kamis (29/9/2021).
Di samping itu, ia meminta Kementrian Dalam Negeri menjaga citra Presiden Joko Widodo di sisa waktu pemerintahannya. Guspardi tak ingin mantan gubernur DKI Jakarta tersebut dipandang sebagai sosok yang dinilai ingin menarik kembali TNI-Polri untuk berpolitik.
“Pj itu kan ada pilkada, dia (berpotensi) akan diseret partai politik. Jangan dikorbankan dan jangan diseret TNI-Polri,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan dikarenakan keserentakan pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, maka pada tahun 2022 akan ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya.
Sementara itu, sebanyak 171 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2023. Kekosongan itu pun nantinya akan diisi Plt atau penjabat kepala daerah. Dan beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk perwira TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah.
Mereka adalah Komjen M Iriawan, menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, Irjen Carlo Brix Tewu menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Mayjen Soedarmo sebagai Pj Gubernur Aceh.
Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri perlu mengkaji secara mendalam opsi penunjukan TNI-Polri untuk mengisi pj kepala daerah ini. Bagaimanpun Pola komando yang melekat pada TNI dan Polri sangat berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat. Belajar dari pengalaman sebelum dan sesudah reformasi.
Apalagi, saat ini masih banyak sosok setingkat direktur jenderal (Dirjen) di kementerian yang dapat mengisi posisi Pj kepala daerah. “Kan banyak Dirjen di Kemendagri, kalau seandainya tidak memenuhi jumlahnya, baru di ambil dari ke kementerian lain,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut. (*)
hantaran.co