PADANG, hantaran.co — Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang, Hidayat menilai kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam penanggulangan Covid-19 belumlah optimal.
Penilaian tersebut disampaikan Hidayat, didasari ungkapan masyarakat yang banyak mengeluhkan dampak dari PPKM level empat yang terus berulang. Aspirasi masyarakat ini diterima Hidayat, saat ia melakukan kunjungan reses ke beberapa kelurahan di Kota Padang baru-baru ini.
“Saya anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan Kota Padang kecewa dengan kinerja Pemko yang tidak ada melakukan upaya signifikan dalam penanganan Covid-19 ini, hal tersebut dibuktikan dengan perpanjangan PPKM Level 4 yang terus berulang,” ujar Hidayat, kepada Haluan, Selasa (24/8/2021).
Dari PPKM yang terus berulang dan tetap pada level yang sama, imbuh Hidayat, ini berdampak pada psikologis sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat jadi tidak bisa, atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Masyarakat tidak bisa berdagang, tidak bisa membuka warung-warung kecil, dan melakukan aktivitas lainnya. Kondisi ini akhirnya juga memperlambat proses recovery ekonomi di Kota Padang,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Tidak hanya itu, kata Hidayat, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi yang mengandalkan wisata sebagai sektor unggulan bisa tidak diminati lagi, karena penerapan PPKM level 4 yang tak kunjung selesai.
Ia menuturkan, saat tak ada pengunjung yang berminat datang ke Kota Padang, ini akan berdampak pada melambatnya perputaran uang, dan berakibat buruk terhadap kesejahteraan warga. Beranjak dari hal ini, ia meminta Wali Kota Padang untuk fokus terhadap kondisi yang ada.
“Berlanjutnya PPKM level empat menjadi bukti kegagalan dalam penanganan Covid-19. Jadi saya minta pada wali kota, fokus dengan ini, jangan berpikir konsep politik lagi dalam menjalankan roda pemerintahan, fikirkan warga Kota Padangnya,” ucapnya.
Dia mengatakan dalam penanggulangan Covid-19, memang ada yang menjadi kewenangan Kota Padang, ada yang kewenangan provinsi, dan ada yang merupakan kewenangan pusat. Namun demikian, ia menyebut, mesti ada koordinasi yang solid dalam penanganan Covid-19 tersebut, termasuk dalam pemulihan ekonomi masyarakat.
Hidayat melanjutkan, untuk penerapan PPKM level empat, hal ini didasari beberapa indikator, seperti positivity rate tinggi, daya tampung rumah sakit terbatas, hingga faktor lain yang mendukung. Ia menegaskan, sejumlah indikator yang memicu diterapkannya PPKM level empat tersebut, harus diatasi agar penanganan Covid-19 berjalan sesuai yang diharapkan.
“Pemimpin yang baik, harus memperhatikan kondisi masyarakatnya, bagaimana psikologis hingga ekonominya. Untuk sekarang, hentikan dulu fokus terhadap pemenuhan politik, seperti perombakan OPD, pengisian jabatan Sekda, hingga kursi wakil wali kota. Sebagai anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan Kota Padang, sekali lagi kita minta wali kota fokus terhadap penanganan Covid-19,” katanya menutup. (*)
Leni/hantaran.co
