PADANG, hantaran.co — Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon, meminta Gubernur, Mahyeldi mengambil langkah cepat serta fokus dalam mengendalikan penularan Covid-19 di daerah. Hal ini mengingat masuknya Sumbar dalam lima provinsi dengan kasus aktif tertinggi di luar Jawa dan Bali. Persoalan ini juga mendapat sorotan dari Presiden, Joko Widodo (Jokowi).
“Kita minta pada gubernur fokus dengan penanganan Covid-19 ini, seluruh rumah sakit full sekarang. Dari informasi yang saya terima, karena tidak tertampung di rumah sakit Achmad Mochtar, sebanyak 44 orang melakukan isolasi mandiri (Isoman) di rumah tanpa pendampingan. Untuk gubernur, hilangkan lah dulu kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seperti menghadiri lomba-lomba, jangan berkampanye juga, pemilu masih lama lagi,” ujar anggota komisi yang membidangi persoalan kesehatan tersebut.
Nofrizon menambahkan, melihat pada tingginya kasus Covid-19 di Sumbar dan banyaknya masyarakat yang Isoman di rumah tanpa pendampingan, sebagai sebagai kepala daerah gubernur mesti bekerja lebih keras lagi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini, sehingga angka kasus bisa ditekan.
“Terkait gubernur yang ditelfon presiden saat kasus positif Covid-19 di provinsi ini meningkat, itu bukanlah prestasi, itu adalah sinyal kegagalan pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19,” ujar politisi Demokrat tersebut.
Nofrizon juga menilai, penanganan pandemi Covid-19 di Sumbar saat ini mengalami penurunan, terlihat dengan masuknya Sumbar dalam lima provinsi dengan kasus aktif tertinggi di luar Jawa dan Bali. Padahal, sebelumnya penanganan pandemi di Sumbar mendapatkan prestasi.
“Kalau pada zaman gubernur sebelumnya, kita dapat prestasi tiga terbaik nasional untuk penanganan Covid-19. Sekarang terjelek lima. Janganlah dibunuh masyarakat secara perlahan-lahan seperti ini,” ucapnya menutup.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat juga menyampaikan, gubernur adalah eksekutor kebijakan dalam penanganan Covid-19. Menurut dia, sebagai eksekutor, gubernur dan OPD yang ada harus bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintahan nagari dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.
Ia menambahkan, sebagai pemimpin gubernur harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan di tengah masyarakat pada masa pandemi ini. Baik terkait penanganan Covid-19 itu sendiri, mengatasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena adanya Covid-19, dan memperhatikan kebutuhan dari para nakes. (*)
Leni/hantaran.co
