PADANG, hantaran.co — Anggota DPRD Sumbar Daerah Pemilihan (Dapil) IV melakukan rapat kerja usaha percepatan penanganan dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat dengan Bapedda, Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, PSDA, di kantor DPRD Provinsi Sumbar.
“Rapat ini merupakan lanjutan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Sikaping, dilanjutkan dengan pertemuan yang dilakukan di rumah dinas Bupati Pasaman beberapa waktu lalu,” kata Anggota DPRD Sumbar, Donizar, di Padang, Rabu (31/3/2021).
Lebih lanjut disampaikanya, dalam rapat ini anggota DPRD menyuarakan beberapa aspirasi masyarakat yang ada di Dapil IV, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lainnya. “Jadi, rapat ini kita lakukan bagaimana bisa mempercepat pembangunan di Pasaman dan Pasaman Barat itu,” katanya.
Donizar selaku inisiator terlaksananya agenda ini, mengatakan, terkait visi, misi dari Bupati dan Wakil Bupati adanya pendidikan gratis untuk para siswa, ia mengharapkan adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang nanti diberikan oleh kabupaten/kota untuk membantu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang kemaren yang dikurangi.
“Jadi, pertemuan tersebut sudah mengerucut tentang kesiapan Kabupaten Pasaman. Kita ingin segara bergulir ke Kabupaten Pasaman barat, agar nanti ini ada BKK untuk BOP yang ada di dinas pendidikan,” katanya.
BKK untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dari Pasaman ke provinsi itu sekitar Rp15 miliar. Adanya dana itu, tentu akan meringankan tanggung jawab pemerintah provinsi dengan tujuan pendidikan yang gratis dan berkualitas, karena daerah Pasaman dan Pasaman Barat adalah daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). “Sudah seyogyanya pemerintah provinsi juga memberikan perhatian lebih kepada kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat,” kata Politisi PKB ini.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi V ini menyampaikan dengan adanya perhatian dari pemerintahan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, maka ia selaku perwakilan rakyat di Provinsi meminta adanya keseimbangan. “Kita berikan mereka BKK mengharapkan kepada Bappeda dan Bakueda memberikan perhatian khusus juga untuk Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat,” katanya.
Sorotan ini menjadi kewenangan yang menjadi tugas bersama, Donizar prihatin selama ini melihat beberapa kewenangan di provinsi yang tersentuh hanya dalam porsi anggaran dan tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya seperti obat sakit kepala aja. “Untuk itu, kami kepad Dinas PU untuk memperhatikan juga jalan provinsi yang ada di daerah itu,” katanya.
Tidak hanya itu, untuk perhatian bersama mengenai akses jalan dari Tapus ke Muara Sungai Lolo, ia meminta ini menjadi perhatian khusus untuk segera diperbaiki, ia juga meminta nilai nominal yang dikeluarkan secara maksimal.
“Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat merupakan daerah 3T, terluar, terisolir, dan terdepan. Wajar kalau ini menjadi perhatian khusus bagi kita di pemerintahan provinsi, karena, kalau kita khususkan ini berapa jiwa yang sangat bergantung kepada kondisi jalan yang menjadi kewenangan kita,” katanya.
Ia juga menambahkan, untuk Pengelolan Sumber Daya Air (PSDA), PSDA itu di daerah sungai batang ulu masang yg berdampak ke sawah dan pemukiman. Batang Fatimah berdampak pada jembatan di Pasar Tigo Nagari. Batang Aia Bangih di Air Bangis yang bisa menyelamatkan pemukiman pusat kota Air Bangis serta bisa menjadi destinasi pariwisata.
Selanjutnya, Batang Kenaikan di Muaro Kiawai untuk menyelamatkan pemukiman warga, serta Batang Maligi yang sudah sangat membutuhkan. Donizar mengatakan untuk mengetuk pintu hati pemerintahan provinsi beserta OPD agar daerah Dapil IV ini mendapatkan perhatian khusus,
“Sekarang sudah saatnya pemerintah memberikan keadilan bagi daerah kami, jangan pembangunan terfokus kepada daerah pusat saja,” katanya. (*)
Yuhendra/hantaran.co
