PADANG,hantaran.Co–Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah agar tidak bersikap “bertangan besi” dalam mengintervensi harga pasar beras. Menurutnya, langkah represif terhadap pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) bukan solusi yang bijak dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex menanggapi keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), yang menilai pemerintah telah bertindak terlalu ekstrem dengan mencabut izin sejumlah pedagang beras yang dianggap melanggar ketentuan HET. Ia menilai, kebijakan semacam itu justru memperburuk situasi di lapangan.
“Jika harga pasar naik, pemerintah sebenarnya punya instrumen yang sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog mestinya tangkas bergerak ketika harga melonjak. Namun yang terjadi sekarang, pemerintah justru mengambil jalan pintas dan bertindak represif terhadap pedagang,” tegas Alex Indra Lukman dalam rilis yang diterima Haluan Rabu (29/10/2025).
Alex menilai, pemerintah tidak perlu khawatir secara berlebihan menghadapi kenaikan harga beras di pasaran. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan kelompok masyarakat rentan tetap menjadi penerima manfaat utama dari berbagai program subsidi yang digulirkan pemerintah, baik dalam bentuk bantuan pangan maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dengan stok beras di gudang Bulog yang saat ini mencapai sekitar 3,8 juta ton, Alex menilai pemerintah memiliki ruang gerak yang cukup untuk membantu masyarakat tanpa harus menekan pedagang. “Apalagi musim panen juga sudah semakin dekat, di awal tahun 2026 nanti,” jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu menegaskan bahwa intervensi pemerintah yang paling tepat dalam menekan lonjakan harga beras seharusnya difokuskan pada perbaikan pola distribusi dan sistem logistik. Menurutnya, harga beras yang mahal seringkali disebabkan oleh rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien.
“Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, agar pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar. Dengan distribusi yang efisien, harga di tingkat konsumen juga akan lebih terkendali,” ujar Alex.
Selain itu, ia menambahkan bahwa sistem logistik nasional perlu terus disempurnakan. Apalagi, Bulog kini diperintahkan untuk membeli gabah petani tanpa mempertimbangkan kualitas (at any quality). “Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas tentu penuh tantangan. Karena itu, tim Bulog harus bekerja ekstra dalam menangani gabah yang dibeli dari petani,” tambahnya.
Menurut Alex, langkah-langkah komprehensif seperti itu akan jauh lebih efektif dalam menjaga kestabilan harga beras dibanding menekan pedagang kecil yang juga berjuang untuk bertahan hidup. Ia mengingatkan bahwa pedagang pasar merupakan bagian penting dari rantai pangan nasional yang tidak boleh dikorbankan.
“Dengan memperkuat distribusi dan mewujudkan keadilan logistik, harga beras bisa stabil tanpa perlu ada tindakan represif. Rakyat di seluruh daerah pun bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tutup Alex.
