Perlu ditekankan bahwa vaksinasi itu lapisan kedua dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan tetap menjadi lapisan utama yang harus senantiasa dilakukan. Masyarakat jangan berpikir karena sudah vaksin, protokol kesehatan lantas dilonggarkan
dr. Hardisman, MHID, Ph.D
Staf/Dokter Muda FK Unand
PADANG, hantaran.co — Sebanyak 86,4 persen dari 1.569 responden survei menyatakan bersedia menerima vaksin anticorona setelah hasil uji klinis terhadap vaksin tersebut dipastikan aman. Responden sendiri terdiri dari berbagai kalangan, di mana 64,9 persen di antaranya adalah warga Sumbar.
Survei sejak 18 hingga 21 Oktober 2020 itu dilaksanakan oleh Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand), serta telah disampaikan kepada pemerintah yang merencanakan vaksinasi massal Covid-19 pada November tahun ini. Tak kurang dari 53 ribu warga Sumbar ikut disasar dalam vaksinasi tahap awal tersebut.
Dr. Hardisman, Ph.D selaku pembicara dalam webinar “Satukan Asa, Kuatkan Usaha, Tuntaskan Covid-19 (Sakato) yang mengusung tema “Harapan dan Kesiapan Masyarakat untuk Vaksin Covid-19” menerangkan, selain melibatkan 64,9 persen warga Sumbar dalam survei, pihaknya juga meminta pendapat 34,2 persen responden dari luar Sumbar, dan sisanya merupakan responden luar negeri.
“Dari survei diperoleh, 87,8 persen dari 1.569 responden meyakini vaksin dapat membentuk kekebalan tubuh dari potensi terpapar virus corona. Lalu, 66,6 persen responden menilai pemberian vaksin harus dilakukan untuk semua orang. Kemudian, 54 persen responden setuju bahwa vaksin adalah solusi efektif mengurangi kasus Covid-19, dan 28 persen lain sangat setuju,” kata Hardisman, Selasa (27/10/2020).
Oleh karena itu, sambungnya, diperoleh hasil bahwa 86,4 persen responden memastikan akan ikut dalam program vaksinasi massal Covid-19 yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selama, keamanan vaksin yang diberikan tersebut telah teruji secara klinis. Selain itu, hanya 13,6 persen saja responden yang mengaku tidak akan mengikuti program tersebut.
“Bahkan, dari data survei terlihat, bahwa 58,4 persen responden tetap akan ikut vaksinasi Covid-19 sekali pun harus membayar dengan biaya pribadi. Selain itu, 85,1 persen responden menyatakan akan mengajak orang lain untuk ikut mendapatkan vaksin. Secara keseluruhan, penerimaan responden terhadap rencana vaksinasi cukup tinggi. Hampir 90 persen,” ucapnya lagi.
Namun hal yang perlu dipahami, sambung Hardisman, bahwa vaksinasi adalah lapisan kedua dalam upaya menangani pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan tetap menjadi usaha utama yang harus senantiasa dilakukan meski pun kemudian vaksinasi telah dilakukan.
“Kita tidak berharap nantinya, warga berpikir karena sudah vaksin lantas protokol kesehatan bisa dilonggarkan. Vaksin itu fungsinya meningkatkan imunitas tubuh, bukan untuk mengobati Covid-19. Jadi, penerapan protokol kesehatan, dalam situasi sudah ada vaksin pun, tetap sangat diperlukan,” katanya menutup.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. dr. Rizanda Machmud dari FK Unand juga menjelaskan bahwa ambang batas herd immunity berada di angka 70 persen. Sehingga, orang yang telah divaksinasi akan mengalami pembentukan imun yang secara langsung ikut melindungi orang-orang yang tidak atau belum mendapatkan vaksin.
“Herd immunity itu dicapai dengan melindungi orang dari virus, bukan dengan membuat mereka terpapar virus,” ucap Rizanda.
Terkait penerimaan warga terhadap vaksin Covid-19 itu sendiri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (IP) menilai sosialisasi sebagai faktor penting untuk kesuksesan program tersebut. Sebab, tak sedikit informasi simpang siur yang beredar di tengah masyarakat terkait vaksin, sehingga perlu diluruskan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
“Tentu saja agar masyarakat yakin akan keamanan dari vaksin itu sendiri sebagai jalan bagi kita untuk menghentikan pandemi ini. Tentu saja kita berharap vaksinasi lebih cepat dilakukan agar wabah ini segera dihentikan,” kata IP.
Sasar 53.696 Warga Sumbar
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arry Yuswandi, menyebutkan kepada Haluan, sebanyak53.696 warga Sumbar ditarget sebagai penerima vaksin anticorona tahap pertama, yang rencananya diberikan November tahun ini. Pemprov menekankan, vaksinasi adalah upaya pemerintah dalam melindungi warga agar tak mudah terpapar Covid-19.
Arry Yuswandi menerangkan, pada tahap awal, pemberian vaksinasi anticorona diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes), serta petugas dan aparatur yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan sejumlah petugas lainnya.
“Rencananya akan dilangsungkan secara serentak di Indonesia pada November ini. Bulan depan. Tapi, untuk tanggal persisnya kami masih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat,” kata Arry kepada Haluan, Senin (26/10/2020).
Arry menyebutkan, bahwa penyebaran vaksinasi tahap awal di Sumbar menyesuaikan dengan jumlah nakes dan aparatur pelayanan publik di kabupaten/kota. Namun hingga kini, pihaknya belum dapat memastikan jumlah pembagian tiap daerah. “Yang jelas, di tahap awal vaksinasi akan menyasar 53.696 orang lebih kurang,” katanya lagi.
Ia juga memastikan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat dilakukan secara gratis, karena telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dengan demikian, kata Arry lagi, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertindak sebagai penyedia vaksin bagi masyarakat. Sedangkan pemerintah daerah selaku pelaksana di lapangan, dapat menganggarkan teknis pelaksanaan melalui APBD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
“Tentu saja program vaksinasi ini gratis dan tidak dipungut biaya. Selain itu, kami tekankan bahwa tidak akan mungkin vaksin diberikan hingga statusnya dipastikan aman dan halal. Apalagi kita di Sumbar ini mayoritas Islam. Lagi pula, sudah ada komitmen antara Kemenkes dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di pusat soal halal ini,” ucap Arry.
Arry juga menegaskan, bahwa pemberian vaksin merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan imunitas penguat agar tidak mudah tertular oleh virus corona.
“Vaksin itu ibarat payung di saat hujan. Vaksinasi Covid-19 ini tujuannya sama dengan program imunisasi yang lain. Soal isu yang beredar seputar vaksin, pihak Fakultas Kedokteran Unand sudah melakukan survei, dan menunjukkan 80 persen warga Sumbar mendukung vaksinasi,” ucapnya lagi.
Selain itu, Arry menjelaskan bahwa nantinya setiap orang akan diberi vaksin sebanyak dua kali dosis. Setelah vaksin pertama, seseorang akan kembali divaksin 14 hari kemudian. “Pemberiannya memang seperti itu ditetapkan,” katanya menutup. (*)
Ishaq/hantaran.co
