Padang, hantaran.Co–Penyediaan air bersih, energi terjangkau, dan konektivitas antardaerah kembali menjadi sorotan utama dalam pembangunan nagari di Sumatera Barat (Sumbar). Ketiga sektor tersebut merupakan fondasi penting untuk mewujudkan desa atau nagari yang mandiri dan berkualitas.
Hal ini disampaikan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (5/11/2025).
Dalam forum tersebut, Gubernur Mahyeldi menyoroti bahwa permasalahan mendasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi tantangan utama di sejumlah nagari. Menurutnya, pembangunan tidak akan bermakna jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan air layak konsumsi dan pelayanan dasar yang memadai.
Mahyeldi menekankan bahwa ketersediaan air bersih sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan stunting. “Kalau gizinya bagus tapi air yang diminum tidak bersih, tetap bisa memicu stunting. Jadi, penyediaan air bersih yang layak minum itu wajib,” ujarnya tegas.
Ia menilai, Sumatera Barat memiliki potensi besar karena berada di kawasan Bukit Barisan yang kaya sumber air, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Untuk itu, Mahyeldi mendorong kerja sama lintas instansi seperti Dinas PUPR, PSDA, dan Balai Sungai agar pengelolaan sumber air dapat dilakukan secara terpadu. Ia menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dan teknologi agar pembangunan infrastruktur air bersih dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain air bersih, persoalan keterisolasian wilayah juga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Menurutnya, masih ada nagari yang sulit diakses karena minimnya infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai.
Di sisi lain, Mahyeldi juga menyinggung masalah penyediaan energi, terutama bagi daerah kepulauan seperti Kepulauan Mentawai yang selama ini masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan ahli dari Jepang untuk memanfaatkan panas air laut sebagai sumber energi alternatif murah bagi masyarakat kepulauan. “Kita sedang membahas kerja sama dengan ahli dari Jepang untuk memanfaatkan panas air laut menjadi sumber energi murah di Mentawai,” jelasnya.
Tak hanya itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang juga terus diperkuat dalam riset dan pengembangan energi terbarukan, termasuk teknologi mikrohidro dan panel surya. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses energi di wilayah terpencil sekaligus mendukung target Sumbar sebagai Green Province.
Selain fokus pada energi dan air, Mahyeldi juga mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui program Nagari Creative Hub yang membantu pelaku UMKM memasarkan produk unggulan secara digital. “Dengan Nagari Creative Hub, produk nagari bisa dikenal luas tanpa harus bergantung pada pasar di kota,” ujarnya.
Ia juga mengajak para wali nagari untuk melibatkan masyarakat perantau dalam mendukung digitalisasi pemerintahan dan promosi potensi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara nagari, perantau, dan generasi muda merupakan kunci dalam membangun nagari yang adaptif dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, melaporkan bahwa jumlah desa mandiri di Sumatera Barat meningkat signifikan dari 368 menjadi 489 desa pada tahun 2025. Meski masih ada 12 desa yang tergolong tertinggal, tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal. “Ini capaian yang patut kita syukuri,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan bahwa visi besar pembangunan Sumatera Barat adalah mewujudkan Provinsi Madani yang Maju dan Berkeadilan serta menjadi pelopor Green Province di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui inovasi berbasis data dan kolaborasi antarsektor, termasuk peluncuran E-book Indeks Desa Tahun 2025 oleh Dinas PMD Sumbar. Digitalisasi data desa ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju tata kelola pembangunan nagari yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.
