Padang,hantaran.Co–Membangun masyarakat sadar bencana mesti dilakukan dari lapisan terbawah. Sekolah dapat menjadi garda terdepan untuk menanamkan nilai-nilai sadar bencana sejak dini.
Hal inilah yang saat ini dibutuhkan oleh Sumatera Barat (Sumbar), provinsi zona merah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi. Dengan memfungsikan sekolah tak hanya sebagai tempat memperoleh pendidikan formal, melainkan juga pusat pembentukan karakter dan ketangguhan masyarakat sejak dini, Sumbar dapat meminimalisir risiko bencana di masa mendatang.
“Anak-anak kita harus aware, peduli, dan tahu apa yang mesti dilakukan ketika bencana terjadi. Oleh karenanya, sekolah wajib menjadi bagian dari sistem mitigasi bencana,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Habibul Fuadi, Rabu (5/11/2025).
Ia mengatakan, saat ini Disdik Sumbar secara aktif mendukung program Sekolah Tangguh Bencana yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menekankan kesiapsiagaan masyarakat berbasis satuan pendidikan.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Sekolah memang harus menjadi ruang pembelajaran hidup. Bagaimana menghadapi risiko, melindungi diri, dan bahkan membantu orang lain ketika bencana datang,” kata Habibul.
Terintegrasi dengan Kurikulum
Lebih lanjut, Habibul menuturkan bahwa pendidikan kebencanaan di Sumbar telah terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran di sekolah.
“Pada pelajaran olahraga misalnya, ada materi tentang keselamatan. Pada pelajaran IPA dan geografi, ada pembahasan tentang kondisi alam dan mitigasi. Bahkan dalam pendidikan agama pun kami tanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan tanggung jawab terhadap lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan, integrasi ini bukan program baru, melainkan bagian dari kebijakan kurikulum nasional berbasis konteks lokal. Sumbar menjadi salah satu daerah yang paling aktif menerapkan hal ini, karena punya tingkat kerentanan bencana yang tinggi.
“Program ini sudah menjadi bagian dari agenda nasional. Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek dan BNPB juga telah memberikan panduan dan modul pembelajaran terkait sekolah tangguh bencana,” katanya.
Selain aspek kurikulum, Disdik Sumbar juga memastikan kesiapan fisik sekolah untuk menghadapi potensi bencana. Setiap bangunan sekolah harus dirancang dengan memerhatikan aspek keselamatan dan jalur evakuasi yang jelas.
“Bangunan sekolah harus mampu memitigasi risiko bencana. Rambu-rambu evakuasi, jalur penyelamatan, hingga safety briefing sebelum kegiatan besar harus menjadi budaya. Negara maju seperti Jepang saja sudah menjadikannya sebagai SOP yang wajib,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan latihan evakuasi juga harus dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. “Latihan kebencanaan bukan hanya untuk siswa, tapi juga bagi guru dan tenaga kependidikan. Semua harus tahu perannya ketika terjadi situasi darurat,” kata Habibul.
Sinergi dengan Program Adiwiyata
Habibul menegaskan, sekolah tangguh bencana juga sejalan dengan program Adiwiyata yang menanamkan kesadaran menjaga lingkungan dan keberlanjutan.
“Sekolah tangguh bencana dan sekolah Adiwiyata memiliki semangat yang sama: membangun kepedulian dan tanggung jawab. Anak-anak kita diajarkan mencintai alam, menjaga lingkungan, sekaligus memahami risiko bencana,” tuturnya.
Ia berharap, kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, BPBD, dan BNPB dapat terus diperkuat agar budaya siaga bencana menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah-sekolah di Sumbar.
“Kalau anak-anak sudah terbiasa, nanti saat dewasa mereka akan menjadi masyarakat yang tangguh. Itulah investasi pendidikan kebencanaan yang sesungguhnya,” ujarnya.
