Padang,hantaran.Co–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera bergerak cepat menyiapkan langkah strategis guna menuntaskan aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, serta kelangkaan BBM yang hingga kini masih membayangi pertumbuhan ekonomi Sumbar di sektor perikanan, transportasi angkutan barang dan jasa, maupun lingkungan hidup.
Hal ini terungkap saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat, di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025).
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas. Harus ada tahapan dan tindak lanjutnya,” ujar Mahyeldi.
Ia menyebut, ada dua aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan tiga permasalahan ini, yaitu kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas. Bagaimanapun, penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
Pada sesi pembahasan, Gubernur juga menyoroti maraknya praktik illegal fishing yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Sumbar. Guna meminimalisir hal tersebut, Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mendorong edukasi agar nelayan beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.
“Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak, saya yakin mereka pasti memilih cara yang benar. Itulah yang sedang dan perlu terus kami upayakan bersama,” ucapnya.
Terkait kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan bahwa konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Untuk tahun ini saja bahkan sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter BBM. “Namun itu pun bisa tidak cukup jika peruntukannya tidak kita awasi. Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar SPBU berperan aktif dalam menegakkan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar yang telah diterbitkannya. “Kalau amanat SE Gubernur itu dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa kita tekan. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menilai pentingnya rencana strategis jangka panjang yang terukur agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak berhenti di diskusi semata.
Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyatakan dukungan penuh kepada Pemprov Sumbar. “TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumbar ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” tuturnya
