Jakarta, hantaran.co – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendesak Kementerian Haji dan Umrah segera merampungkan struktur organisasi pasca transformasi kelembagaan yang disahkan DPR pada 26 Agustus 2025.
Lisda menilai percepatan itu penting agar roda organisasi kementerian yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf bisa langsung berjalan tanpa kekosongan jabatan.
“Struktur kementerian harus segera dilengkapi agar para dirjen, direktur, dan pimpinan bisa langsung bekerja. Waktu 30 hari yang diatur undang-undang sangat singkat, sehingga diperlukan langkah cepat dan taktis,” ujar Lisda di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, pengisian jabatan di kementerian baru tersebut harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berbasis kompetensi. Ia menegaskan pejabat yang terpilih harus benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah.
Lisda juga mendorong agar rekrutmen tidak hanya dibatasi dari lingkup Kementerian Agama. Figur dari kalangan akademisi, praktisi, kementerian lain, hingga TNI dan Polri dinilai layak dilibatkan selama memiliki kapasitas dan integritas.
“Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang siap bekerja keras, profesional, dan berintegritas. Jangan hanya terpaku pada lingkup lama. Kita perlu wajah-wajah baru dengan gagasan segar,” katanya.
Selain itu, Lisda mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait panjangnya antrean keberangkatan haji yang masih menjadi persoalan serius.
“Usulan kebijakan terkait penyetaraan masa tunggu haji perlu kajian lebih spesifik. Jangan sampai kebijakan tersebut nantinya malah menimbulkan kegaduhan, karena ada provinsi yang merasa dirugikan,” tegasnya.
Lisda menyebut, transformasi kelembagaan tidak boleh sekadar menjadi “ganti baju”, melainkan benar-benar menghadirkan perbaikan tata kelola haji dan umrah.
Dengan pembenahan internal yang kuat serta diplomasi yang efektif dengan otoritas Arab Saudi, ia optimistis pelayanan haji dan umrah ke depan akan semakin berkualitas.
