Pesisir Selatan — Seratusan pelajar tingkat SMP sederajat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Mereka tidak lolos seleksi masuk SMAN 1 Sutera melalui jalur domisili dalam proses Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB) tahun 2025.
Padahal, sejumlah pelajar tersebut diketahui tinggal sangat dekat dengan lingkungan sekolah. Bahkan, ada yang rumahnya berdampingan langsung dengan gedung SMAN 1 Sutera.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan orang tua. Puluhan di antaranya mengadukan persoalan ini secara langsung kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, pada Kamis (10/7/2025).
“Saya kecewa sekali. Anak saya mendaftar lewat jalur domisili karena rumah kami sangat dekat dengan sekolah. Tapi tetap tidak diterima,” ungkap Fitriani, salah satu orang tua murid.
Fitriani menuturkan, pihak sekolah menjelaskan bahwa seleksi tetap mempertimbangkan nilai akademik, meski pendaftaran dilakukan melalui jalur domisili. Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan informasi yang sebelumnya diterima dari salah satu guru bahwa anak-anak yang tinggal dekat sekolah akan diutamakan di jalur zonasi atau domisili.
Keluhan serupa disampaikan oleh Sari, orang tua murid lainnya. Ia mengaku kecewa karena tidak mengetahui bahwa nilai tetap menjadi faktor penentu.
“Kami kira yang dekat dengan sekolah pasti diterima. Kalau tahu dari awal ada penilaian juga, kami tentu pilih jalur afirmasi atau prestasi,” tuturnya.
Saat ini, kata dia, sejumlah solusi yang disarankan adalah menyekolahkan anak-anak ke sekolah lain, seperti SMAN 2 Sutera, SMKN 1 Sutera, atau ke luar kecamatan seperti di Lengayang dan Batang Kapas. Namun para orang tua menyebut opsi tersebut cukup membebani, baik secara ekonomi maupun psikologis.
“Biaya transportasi akan bertambah, dan anak-anak jauh dari pengawasan kami. Ini berat bagi kami,” ucapnya lagi.
Mereka juga mempertanyakan implementasi amanat undang-undang tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis. Sejumlah perwakilan orang tua menyatakan akan menggelar aksi damai apabila tidak ada solusi konkret dari pemerintah.
“Kami tidak ingin membuat keributan, tapi ini soal masa depan anak-anak kami. Kalau tidak ada jalan keluar, kami akan melakukan aksi damai sebagai bentuk protes dan harapan,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan tingkat SMA.
“Kami sudah mencatat semua aspirasi masyarakat. Saya minta jajaran terkait segera mencarikan solusinya,” kata Hendrajoni.
Ia menegaskan, meski pemerintah kabupaten hanya bertanggung jawab atas pendidikan tingkat SD dan SMP, pihaknya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh anak-anak di Pesisir Selatan.
“Saya tidak ingin ada anak-anak kita yang gagal sekolah hanya karena masalah ini. Saya juga sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin, untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi,” tambahnya.
Hendrajoni juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar menunggu solusi dari pemerintah.
“Saya paham keresahan yang dirasakan orang tua. Tapi saya minta agar masyarakat tetap tenang dan bersabar. Kami akan berupaya maksimal mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
