PADANG – Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk kembali memberangkatkan sejumlah kepala desa (kades) ke Tiongkok dalam program “Seminar on Capacity Building for Indonesian Village Head”, yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni hingga 8 Juli 2025, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Langkah tersebut dinilai kontroversial karena dilakukan di tengah kebijakan pemerintah yang gencar mengampanyekan efisiensi anggaran. Salah satu suara kritis datang dari Hidayatul Fikri, Founder Pencerah Desa Indonesia.
Fikri secara terbuka menyayangkan keputusan tersebut dan menilai Kemendes PDTT kurang sensitif terhadap kondisi keuangan negara dan berbagai kebutuhan mendesak di tingkat desa.
“Presiden sudah sangat jelas menginstruksikan efisiensi anggaran. Lantas, apakah program pemberangkatan kades ke China ini benar-benar prioritas utama yang tidak bisa diganti dengan metode peningkatan kapasitas lain yang lebih hemat dan tepat guna?” ujar Fikri dikutip keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, pelatihan bagi kepala desa memang penting, namun seharusnya dapat dilakukan secara lebih efisien, misalnya dengan menggelar pelatihan di dalam negeri bersama para ahli dari berbagai bidang.
“Banyak kades justru lebih membutuhkan pelatihan praktis seperti pengelolaan dana desa, penguatan ekonomi lokal, atau inovasi pertanian. Mengapa tidak membangun pusat pembelajaran desa yang bisa diakses lebih banyak orang?” tambahnya.
Fikri juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam program-program yang menggunakan anggaran negara. Ia mendesak Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kemendes PDTT untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut secara ketat.
“Masyarakat berhak tahu berapa total anggaran yang dialokasikan, siapa saja kades yang diberangkatkan, dan apa bentuk pertanggungjawaban serta dampak konkret yang dihasilkan setelah mereka pulang dari China,” tegasnya.
Ia meminta Kemendes PDTT untuk tidak sekadar memberikan jawaban normatif, namun benar-benar menyampaikan penjelasan menyeluruh mengenai urgensi dan capaian target dari program tersebut.
“Jika memang ada hasil nyata yang bisa direplikasi di desa-desa Indonesia, tentu itu akan menjadi nilai tambah. Tapi jika tidak, maka ini bisa menjadi preseden buruk di tengah semangat efisiensi nasional,” pungkas Fikri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemendes PDTT belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan pertanyaan publik mengenai pelaksanaan program tersebut.
