PADANG, HANTARAN.CO – Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di kota ini. Salah satu fokus utamanya adalah normalisasi aliran Batang Kandis, yang masih menyisakan beberapa kendala di lapangan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan di sepanjang aliran Batang Kandis masih belum sepenuhnya rampung.
“Saat ini masih ada sepuluh titik yang perlu kita selesaikan. Kami berharap persoalan ini bisa tuntas dalam waktu dekat, mengingat ini kebutuhan mendesak yang sangat ditunggu-tunggu pihak Balai Wilayah Sungai,” ujarnya saat menghadiri rapat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kamis (15/5/2025).
Ia juga mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Batang Kandis untuk ikut mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian banjir. Terlebih bila lahan yang mereka tempati masuk dalam wilayah yang terdampak proyek.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir di Padang,” katanya.
Maigus menyampaikan, Pemko Padang telah memetakan akar persoalan banjir yang selama ini terjadi. Langkah ini penting agar tahapan pembebasan lahan di sejumlah titik bisa segera diselesaikan.
“Kami akan libatkan semua elemen, mulai dari Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat, agar proses ini berjalan lancar,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Kampar Rokan (WS IAKR), Arlendenovega Satria Negara, mewakili Kepala BWS Sumatra V Padang, menyampaikan bahwa proyek normalisasi Batang Kandis ini mencakup sepanjang 3,2 kilometer. Proyek ini dilakukan dengan skema multi years dari 2023 hingga 2025, dengan nilai kontrak lebih dari Rp120 miliar.
“Tahun ini kita targetkan pengerjaan selesai. Dengan normalisasi ini, diharapkan risiko banjir di kawasan Kecamatan Koto Tangah, khususnya di Batipuh Panjang, Lubuk Buaya, dan Pasie Nan Tigo, bisa ditekan,” katanya.
Meski demikian, Arlendenovega mengakui bahwa proses pembebasan lahan masih menjadi tantangan. Dari total panjang 3,2 kilometer, masih terdapat sekitar 800 meter lahan yang belum bebas.
“Kita targetkan seluruh pembebasan lahan ini tuntas paling lambat akhir Juni 2025. Kalau sampai melewati jadwal, konsekuensinya bisa berdampak pada kelangsungan proyek konstruksi,” ucapnya. (*)
