JAKARTA, hantaran.co — Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengingatkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim agar fokus bekerja sesuai Tupoksinya.Karena masih banyak persoalan pendidikan, riset dan tekhnologi yang harus menjadi perhatian untuk dibenahi, daripada sering bikin ulah yang nyeleneh sehingga menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan di publik.
“Nadiem beberapa kali terlibat kontroversi dan menilai pernyataan Nadiem kadang sulit dipahami,” ujar Guspardi Minggu (2/10).
Menurut Anggota Baleg DPR RI ini, sejak Nadiem diangkat Presiden Jokowi sebagai Menteri yang memimpin Kemendikbud kemudian berganti nomenklatur menjadi Kemendikbudristek, banyak sekali memancing kontroversi dan polemik. Diantaranya, program organisasi penggerak (POP) yang berbuntut mundurnya sejumlah ormas seperti Muhammadiyah, LP Ma’arif PBNU, dan PB PGRI.
Kemudian tidak dimasukkannya ‘frasa agama’ dalam peta jalan nasional pendidikan 2020-2035 dan ‘hilangnya’ mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP No 57 tahun 2021 serta hilangnya nama KH.Hasyim Asyari dalam pelajaran sejarah, hingga hilangnya frasa ‘Madrasah’ sebagai bentuk satuan pendidikan dalam RUU Sisdiknas. Nadiem juga membubarkan BNSP yang dibentuk 2005 karena dinilai tidak signifikan merumuskan Standar Nasional Pendidikan.
Masih ada lagi Kebijakan Nadiem yang menimbulkan polemik yaitu Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang di kritisi banyak kalangan justru berpotensi melegalkan seks bebas di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan Nadiem kembali menuai protes karena ‘hilangnya’ tunjangan profesi guru (TGP) dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dipublikasikan Agustus 2022. “Kenapa Mas Nadiem sering error ya,” sindir legislator asal Sumatera Barat ini.
Bahkan pada 6 September 2022 lalu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) Willy Adytia Willy juga melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo karena Nadiem tidak kunjung mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Dikdok ke DPR. Padahal pemerintah telah menyerahkan surat presiden (surpres) mengenai RUU Dikdok sejak 2 Desember 2021. Artinya sudah lebih sembilan bulan tidak ada kejelasan.
“Hal ini merupakan pengabaian atas amanat/perintah UU sekaligus merupakan bentuk pelecehan kelembagaan, baik terhadap lembaga DPR maupun Lembaga Kepresidenan,” kata Willy dalam siaran pers, Selasa (27/9).
Dengan demikian, sudah banyak sekali blunder yang dilakukan Mas Mentri. Dan yang paling anyar publik dibuat heboh dengan pernyataannya tentang 400 Tim Bayangan atau ‘Shadow Organization’ di luar kementriannya dan dikatakan ‘bukan Vendor’ untuk Kementrian. Itu disampaikannya dihadapan delegasi United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) beberapa hari lalu.
Namun, ketika di Rapat Kerja dengan Komisi X DPRRI Nadiem meralat ucapannya bahwa tim bayangan yang ia maksud bersifat ‘Mirroring’ dan mengakui bahwa Tim Bayangan itu adalah Vendor untuk kementrian.
“Begitu cekatan ia merubah pernyataannya. “Perlu diingat, Nadiem Makarim merupakan seorang Menteri, bukan CEO sebuah perusahaan swasta yang bisa merubah pernyataan sesuka hati,” tegas Politisi PAN ini.
“Pengangkatan 400 Tim Bayangan yang disebut sebagai “kelompok profesional” yang bekerja sebagai product manager, software engineer, dan data scientist jelas akan menambah beban tersendiri bagi APBN. Disamping itu juga lari dari semangat reformasi birokrasi ASN yang di canangkan Presiden Jokowi. Salah satu tujuan reformasi birokrasi itu menjadikan birokrasi yang efektif dan efisien dengan memberdayakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lembaga- lembaga pemerintah. Kenapa tidak membangun sumber daya manusia (SDM) ASN di bawah komandonya sendiri??, tanya anggota Panja ASN itu.
“Apakah ini pertanda Mas Nadiem tidak percaya kepada ASN yang ada di dalam kementrian yang dipimpinnya?. Sehingga perlu tambahan amunisi 400 orang anggota bayangan yang ia sebut ‘Mirroring’. Bahkan ada yang menyamakan Shadow Organization ala Nadiem ini dengan ‘Satgassus’ pimpinan Sambo di mabes Polri yang akhirnya dibubarkan,”tambah Guspardi Gaus.
Oleh karena itu, sambungnya, Semestinya Nadiem melakukan evaluasi dan autokiritik kenapa pernyataannya sering menuai kririk. Juga banyak kebijakan yang dikelurkannya memunculkan kontroversi. Jika terus menerus memancing polemik dan kegaduhan, alangkah elegannya Menteri termuda di Kabinnet Indonesia Bersatu ini mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Mendikbudristek.
Daripada menjadi beban Presiden Jokowi dan sibuk melakukan pembelaan dari kontroversi dan blunder yang dilakukannya. Padahal tugas utamanya adalah menjadi ‘panglima’ dalam program pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai Visi Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat dan Mandiri,” pungkas anggota Komisi II DPR RI tersebut. (*)
LENI/hantaran.co
