JAKARTA, hantaran.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambahkan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat pada seragam jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN.
Dikutip CNN Indonesia, penambahan atribut tersebut kata Hadi, untuk menjaga kewibawaan.
Atribut baru pegawai Kementerian ATR/BPN itu diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7) kemarin.
“Atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan,” ujar Hadi dalam keterangan resminya di laman resmi Kementerian ATR/BPN.
Tak hanya itu, ia menjelaskan penambahan atribut tongkat komando dan baret agar para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
Menurut Hadi, hal itu perlu dilakukan usai dirinya meminta seluruh kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
“Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik,” ucap Hadi.
Ia meminta agar Kakanwil dan Kakantah dapat menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas. Baret dan tongkat komando adalah sebagai simbol kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah.
“Selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah,” kata Hadi.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga, Ganip Warsito turut menjelaskan kegunaan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru.
“Pak Menteri sesungguhnya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik sekaligus motivasi,” ujar Ganip.
PKS Kritik Seragam BPN Berbaret: Gaya Militer Mesti Dijauhi
Masih dikutip CNN Indonesia, penambahan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat pada seragam PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuai kritik sejumlah pihak.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai penambahan aksesoris tersebut bisa membuat PNS Kementerian ATR/BPN jauh dari semangat melayani masyarakat. Menurutnya, gaya militer seharusnya dijauhkan dari pakaian PNS.
“Pertama aksesoris malah bisa menjauhkan aparat ATR/BPN dari semangat melayani. Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi,” kata Mardani saat dihubungi wartawan.
Menurut Mardani, hal yang seharusnya dibangun di kalangan PNS Kementerian ATR/BPN adalah semangat melayani masyarakat.
Ia pun meminta Hadi fokus pada target kinerja yang sudah diamanahkan.
“Justru semangat melayani yang perlu dibangun. Kedua, fokus saja pada target kinerja,” ucapnya lagi.
Mardani menyebut, sejauh ini langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN sebenarnya sudah baik dengan banyak turun ke bawah untuk mendengar dan mendapat masukan dari masyarakat, serta memperbaiki mental aparat.
“Kami meminta Kementerian ATR/BPN fokus melawan mafia tanah. Dan ini harus terus digaungkan,” ujar Ketua DPP PKS itu.
hantaran/rel
