JAKARTA, hantaran.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mewanti-wanti para pejabat BPN yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat.
“Saya sampaikan, bila saudara secara hukum melakukan pungli, maka tidak ada ampun. Akan saya proses,” ujar Hadi menegaskan dalam acara konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 di Jakarta.
Selain itu, kata Hadi, apabila pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan (Kantah) yang sudah menjalankan sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka dikriminalisasi, maka dia tak segan-segan pula untuk membela mereka.
Diketahui, Kementerian ATR/BPN tengah menggelar Rakernas tahun 2022 yang diselenggarakan selama empat hari, 26-29 Juli 2022.
Selain membahas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Rakernas kali ini juga membahas terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk mafia tanah.
Selanjutnya, dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait Rencana tata ruang dan pengadaan tanah.
Tak hanya itu, Rakernas juga membahas strategi pembangunan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.
Kementerian ATR/BPN juga melibatkan perwakilan dari aparat penegak hukum. Ini berhubungan dengan upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Pada kesempatan itu turut hadir beberapa perwakilan dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sedangkan untuk memperkuat sinergi seluruh jajaran akan dirumuskan strategi dalam peningkatan layanan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Para peserta Rakernas akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi mendalam. Sehingga ditemukan satu kesimpulan yang akan menjadi acuan para jajaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya di seluruh Indonesia.
hantaran/rel
