JAKARTA, hantaran.co – Presiden Joko Widodo jengkel lantaran kebiasaan pejabat belanja dari luar negeri. Ia meminta impor yang dilakukan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda) segera dihentikan. Bahkan, Presiden pun mengancam bakal membeberkan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.
“Itu yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai, saya umumin ke publik. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya,” ujar Presiden Jokowi di Bali, Jum’at (25/3).
Diketahui, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” yang turut dihadiri para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur, kepala daerah di Indonesia. E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Kendati demikian, Presiden pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN. Bahkan, mereka lebih memilih produk-produk impor. Produk-produk impor tersebut antara lain seperti closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu TNI-POLRI, hingga onderdil untuk traktor pertanian.
“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara polisi beli dari luar negeri. Kita ini bisa produksi di mana-mana, jangan diterus-teruskan impor. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogya, Bekasi, Tangerang, tapi belinya impor,” ucapnya lagi.
Presiden Jokowi pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut.
“Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat,” katanya.
“Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan, saya lihat seperti itu. Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa-apaan ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan lagi, setop,” tambah Presiden.
Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.
“Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya bakal ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian,” tuturnya.
Bahkan, Presiden Jokowi pun mengkritisi pembelian kursi dan laptop juga berasal dari impor.
“Mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan pertumbuhan ekonomi sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp400 triliun di Mei segera dorong UKM di daerah masuk ke e-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Presiden memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog.
“Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM kita yang baik-baik masuk ke e-katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya,” katanya.
Acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Match mencapai Rp85 triliun. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36-5,4 persen.
hantaran/rel
