PESSEL, hantaran.co – Pelaku UMKM kuliner dan pedagang kelontong di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), mengeluhkan lonjakan harga bahan pokok sejak beberapa bulan belakangan.
Kondisi itu membuat ongkos produksi membengkak. Sementara di sisi lain, menaikan harga jual atau mengurangi porsi produk sangat sulit dilakukan lantaran berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, dan berujung pada penurunan omset penjualan.
“Tidak ada Operasi Pasar (OP) dari pemerintah, karena alasan minim anggaran. Padahal Presiden Jokowi memerintahkan daerah menyiapkannya,” ujar Mira (42) seorang pelaku usaha kuliner pada wartawan di Painan, Selasa (18/1).
Dijelaskannya, sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Inpres Painan, seperti minyak goreng, kenaikannya sudah terjadi sejak tiga bulan lalu, bahkan kini telah menyentuh angka Rp30 ribu per kilogram.
Bahkan kalangan dunia usaha, kata dia, memperkirakan laju kenaikan itu bakal terus berlanjut hingga bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang hanya menunggu waktu sekitar tiga bulan lagi.
Demikian juga dengan telur ayam buras yang tetap bertahan sejak dua pekan silam dari biasanya Rp1.500 per butir kini menjadi Rp2.500 per butir atau sekitar Rp60 ribu per karpet.
Kondisi serupa juga terjadi pada kacang kedele dan kacang tanah. Masing-masing dari Rp38 ribu per kilogram kini mencapai Rp50 ribu per kilogram dan Rp52 ribu per kilogram.
Pedagang lainnya, Ujang 52 tahun mengatakan, pilihan menaikan harga jual produk juga ia lakukan karena tidak mungkin mengurangi porsi.
“Tidak mungkin saya mengurangi porsinya. Nanti pembeli malah sepi atau komplen,” ucapnya.
Selain pelaku usaha kuliner, keluhan pun disampaikan pedagang bahan pokok lainnya yang kini mulai merasakan anjloknya penjualan sejumlah bahan kebutuhan yang kini mengalami lonjakan harga.
Mereka berharap ada solusi terbaik dari pemerintah kabupaten untuk melakukan pengendalian harga melalui operasi pasar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Jika tidak, pedagang khawatir berpengaruh terhadap kinerja konsumsi rumah tangga yang memiliki peran terbesar dalam struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pesisir Selatan tiap tahunnya.
“Jadi, di sini sangat dibutuhkan intervensi dari pemerintah untuk pengendalian harga, sehingga daya beli tetap terjaga,” katanya.
Terpisah Kepala Dinas Transmigrasi dan Perdagangan Pesisir Selatan, Mimi Rianti Zainul, menyampaikan tidak ada anggaran untuk operasi pasar, karena keterbatasan keuangan daerah.
Saat ini, upaya yang dilakukan untuk pengendalian harga adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar menggelar pasar murah guna menekan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang naik.
“Sebab biaya operasi pasar itu memang tidak dibahas dalam pembahasan APBD 2022,” tuturnya.
(Okis/Hantaran.co)
