PADANG, hantaran.co — Pemerintah daerah (Pemda) di Sumbar diminta meningkatkan jumlah testing dan tracing kasus Covid-19, agar penurunan kasus yang terjadi dipastikan bukan karena jumlah pemeriksaan yang berkurang, tapi lantaran wabah yang memang sudah terkendali. Permintaan itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Sumbar, Defriman Djafri, menyatakan, hal yang perlu menjadi perhatian dari kondisi penurunan jumlah kasus positif atau bahkan laporan nol kasus, adalah jumlah testing yang kurang dari 200. Sementara itu, jumlah kasus aktif saat ini tercatat 124 orang.
“Seharusnya, sekitar 3.720 orang yang harus dites sesuai dengan standar tracing WHO yaitu, 1 banding 30. Jadi, bila ada zero kasus yang dilaporkan saat ini, kita harus tetap waspada, karena banyak kasus yang belum terlaporkan atau terdeteksi lantaran banyak orang yang tidak mau dites swab meski statusnya kontak erat, banyak yang enggan dites swab,” katanya kepada Haluan, Kamis (18/11/2021).
Menurut Defriman, masih ada presepsi yang muncul terkait jumlah tes yang banyak akan menyebabkan kenaikan kasus positif baru. Hal ini harus diluruskan termasuk di kalangan pemerintahan. Sebab, kondisi pandemi yang terkendali adalah saat jumlah orang yang dites tambah banyak dan kasus yang ditemukan makin sedikit.
“Pengendalian yang berjalan on track itu seharusnya saat kondisi orang banyak dites, tapi kasus positif tidak ada, ini kondisi yang membuat kita nyaman. Tapi, kasus tidak ada di sisi lain testing berkurang, dikhawatirkan kita belum mendapatkan kondisi rill di tengah populasi. Ibarat fenomena gunung es, bisa saja sewaktu-waktu meledak,” katanya.
Terpisah, Ketua IDI Sumbar, dr. Pom Harry Satria menyatakan, meski kasus penularan Covid-19 mengalami penurunan, akan tetapi faktanya pandemi masih belum usai. Menurutnya, masyarakat harus tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Bukan Sumbar saja, daerah lain, dan negara-negara lain juga sudah mengalami penurunan kasus. Namun bukan berarti perang terhadap pandemi ini selesai. Sumbar masih memiliki PR untuk memperoleh herd immunity dari vaksinasi. Hingga hari ini cakupan Sumbar belum optimal,” katanya.
Menurut Pom, jika hingga akhir tahun target cakupan vaksinasi Sumbar sebanyak 4,4 juta belum tercapai, maka potensi penularan Covid-19 masih tinggi terjadi, terlebih ancaman varian baru akan sangat besar.
“Selain itu, gelombang pandemi selanjutnya juga diprediksi akan terjadi. Kondisi kita nantinya itu amat bergantung kepada kepatuhan bersama dalam menjalankan prokes, menjaga pola hidup sehat, dan medapatkan vaksinasi,” katanya.
Pom menambahkan, vaksinasi wajib dilakukan di saat Sumbar telah berhasil melalui tahapan penanganan, baik itu penanganan dari hulu dan hilir, seperti menjalankan Prokes dan tindakan kuratif atau perawatan di sektor hilir.
“Perlu juga dipahami bersama, bahwa vaksinasi ini juga bertujuan menjaga agar kelompok rentan yang belum bisa mendapatkan vaksin tidak terjangkit virus, seperti balita, komorbid, lansia, dan ibu hamil trimester pertama,” katanya. (*)
hantaran.co
