JAKARTA, hantaran.co – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan mitra Kementerian PUPR, Anggota Komisi V DPR RI asal Sumbar, Athari Gauthi Ardi, ternyata membawa enam usulan pembangunan untuk tahun 2022.
Enam usulan ini, kata Athari, sifatnya prioritas karena kondisi di lapangan sangat memprihatinkan dan butuh penanganan segera. Enam usulan itu diantaranya, pembangunan Jembatan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dimana kondisinya saat ini rusak parah dan diminta segera untuk direvitalisasi.
Selain itu Jembatan Sungai Sarik di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang mengubugkan dengan Kecamatan Lubuk Begalung. Dimana kondisi jembatan ini juga sudah rusak parah dan butuh revitalisasi melalui RAPBN 2022. “Ini cukup urgen dan mendesak untuk dilakukan revitalisasi,” katanya.
Selain pembangunan jembatan, Athari juga membawa dua usulan perbaikan jalan yang mana jalan akses Painan – Bengkulu dan jalan akses Padang – Sicincin. “Untuk jalan Painan – Bengkulu ini kondisinya sangat rawan longsor membutuhkan tindakan segera untuk pembenahan,” ujar politisi PAN ini.
Selain itu, akses Padang – Sicincin yang mana ini berkaitan dengan penghentian sementara pembangunan jalan tol.
Usulan lainnya, lanjut Athari, normalisasi Batang Lembang yang pembangunannya tak kunjung selesai yang mengakibatkan sering terjadi banjir dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.
“Saya minta normalisasi Batang Lembang ini bisa segera diambil alih oleh pemerintah pusat untuk segera dituntaskan dengan menggunakan penganggaran APBN. Karena kalau mengandalkan penganggaran daerah tak bakal selesai dalam waktu singkat,” kata Wasekjen DPP PAN ini.
Dikatakannya, pemerintah Sumbar sudah tidak sanggup untuk segera menyelesaikan normalisasi Sungai Batang Lembang tersebut. Ia beralasan, Pemprov Sumbar terkendala soal besarnya dana yang dibutuhkan hingga 200 Miliar dan selama ini menurut dia pada tahun 2018 Pemprov hanya sanggup menganggarkan Rp3,8 Miliar dan 2019 hanya Rp7,7 Miliar.
“Sungai Batang Lembang ini kan penyambung dari Kabupaten Solok sampai Kota Solok, dia itu panjangnya 42 kilometer, ini nggak masuk akal sebenarnya untuk ditangani oleh provinsi, karena untuk normalisasi Sungai Batang Lembang ini di perlu 200 miliar, nggak mungkin Provinsi bersama dengan Kabupaten Kota untuk membenahi ini, 2018 hanya sanggup Rp3,8 miliar, 2019 hanya Rp7,7 miliar, ini sampai anak cucu saya juga nggak selesai kalau terus-terusan ditangani oleh provinsi,” jelas Athari.
Terakhir Athari juga meminta untuk pembangunan pengamanan abrasi pantai Sungai Barameh, Kelurahan Gates Nan X, Kecamatan Lubukbegalung, yang mana abrasi di daerah itu semakin meluas dan membutuhkan penanggulangan segera dari pemerintah. (*)
hantaran.co
