Kesembuhan Covid-19 di Sumbar sudah melebihi 90 persen. Sudah tiga minggu ini kesembuhan kita lebih tinggi dari penambahan kasus positif. Selain itu, kita juga terus meningkatkan penanganan Covid-19 di sektor hulu, dengan meningkat jumlah pemeriksaan, memperluas pelacakan, dan mempercepat realisasi vaksinasi Covid-19.
JASMAN RIZAL
Jubir Satgas Covid-19 Sumbar
PADANG, hantaran.co — Pemerintah mulai menyiapkan program terkait transisi pandemi Covid-19 menuju fase endemi pada tahun depan. Saat ini, perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional menunjukkan tren penurunan kasus aktif, termasuk di Sumatra Barat yang hingga saat ini masih berupaya meningkatkan capaian vaksinasi.
Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, menyebutkan, kondisi penularan di Sumbar mulai membaik dari sebelumnya, terlihat dari angka rasio penambahan kasus atau Positivity Rate (PR) yang mulai melandai. Tercatat pada Sabtu 28 Agustus, PR Sumbar berada pada angka 15,48 persen.
“Mungkin ini karena bisa kita lihat di lapangan, masyarakat sudah mulai patuh prokes. Kesadaran masyarakat akan prokes terlihat meningkat,” ujar Jasman kepada Haluan, Minggu (29/8/2021).
Di samping itu, Jasman menambahkan, angka kesembuhan pasien Covid-19 juga terus meningkat, bahkan lebih tinggi ketimbang jumlah penambahan kasus baru. Seperti pada Minggu kemarin, jumlah pasien baru tercatat sebanyak 563 orang, sedangkan penambahan kasus positif baru tercatat 215 orang.
Total hingga saat ini, jumlah pasien sembuh mencapai 78.649 orang, atau 90,99 persen dari total kasus secara kumulatif. Sementara itu, jumlah kumulatif kasus positif hingga saat ini sebanyak 86.438, dan kasus meninggal dunia menyentuh angka 1.971 orang.
“Angka kesembuhan kasus Covid-19 di Sumatra Barat sudah melebihi 90 persen. Sudah tiga minggu ini tingkat kesembuhan kita lebih tinggi dari penambahan kasus positif,” katanya.
Selain itu, kata Jasman, pemerintah juga terus meningkatkan penanganan Covid-19 di sektor hulu, dengan meningkat jumlah pemeriksaan, serta memperluas jangkauan pelacakan kontak erat kasus baru. Pemprov Sumbar, sambungnya, juga terus mempercepat realisasi vaksinasi Covid-19.
Berdasarkan data yang tertera pada vaksin.kemenkes.go.id, hingga Miggu 29 Agustus 2021 tercatat realisasi vaksinasi Covid-19 di Sumbar baru mencapai 16,17 persen atau 713.035 orang untuk dosis pertama, serta 9,32 persen atau 410.777 orang untuk dosis kedua. Ada pun total target penerima vaksin di Sumbar berjumlah 4.408.509 orang.
Kasus Nasional Menurun
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, angka kesembuhan kasus Covid-19 secara nasional naik lebih dari 35 ribu per hari. Hal ini juga berdampak pada jumlah kasus aktif yang mengalami penurunan.
Nadia menyatakan, saat ini pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Dari evaluasi mingguan, diketahui bahwa terjadi penurunan kasus 34 persen dibandingkan minggu sebelumnya.
“Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di Provinsi Papua Barat, Maluku, dan Jawa Tengah, dengan persentase penurunan kasus tertinggi dibandingkan pekan sebelumnya,” kata Nadia.
Penurunan kasus itu, sambungnya, diyakini berhubungan dengan jumlah orang yang diperiksa, sehingga pemerintah selalu mendorong provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan pengetesan di wilayah masing-masing. Pada pekan lalu, jumlah testing rate secara nasional sebesar 2.54 per 1.000 penduduk per minggu.
Selain itu, tren penurunan juga terjadi pada keterisian tempat tidur secara nasional. Apabila dilihat per provinsi, tidak ada yang mencatatkan BOR di atas 70 persen. Angka rata-rata BOR nasional per 24 Agustus berada pada angka 31,15 persen.
Bersiap Endemi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi endemi, bila penularan Covid-19 masih terjadi dalam jangka waktu yang lama di Indonesia.
“Artinya, nanti akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya,” ujar Muhadjir Effendy dikutip dari cnnindonesia.com, Minggu (29/8/2021).
Muhadjir menyebutkan, dalam kondisi pandemi yang masih terjadi, tidak ada pilihan lain selain disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Di samping itu, pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM yang berlangsung sampai penanganan Covid-19 dianggap terkendali.
Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pemerintah mulai menyusun program terkait masa transisi pandemi menuju endemi. Langkah tersebut, katanya, direcanakan dimulai pada tahun 2022.
“Khusus tahun depan, kita lihat perlu ada program menggeser atau yang diistilahkan Bapak Presiden adalah dari pandemik bertransisi menuju endemik,” katanya.
Potensi Hiperendemi
Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menyebutkan, Indonesia berpotensi masuk fase hiperendemi ketika beberapa negara lain masuk tahap endemi selepas pandemi Covid-19. Hiperendemi adalah kondisi di mana masih terjadi penularan kasus yang tinggi, tetapi di sisi lain status pandemi telah dicabut oleh WHO.
“Kalaupun pandemi dicabut, boleh jadi menjadi endemi, bahkan hiperendemi. Indonesia potensial menjadi negara hiperendemi. Bisa jadi kasus itu masih tinggi. Artinya kasus itu belum terkendali secara signifikan,” katanya.
WHO, sambung Hermawan, belum mencabut status pandemi global karena penyebaran Covid-19 di sejumlah negara masih kritis, termasuk Indonesia. Menurutnya, Indonesia belum bisa mengendalikan penularan virus corona dengan baik. Hal ini terlihat dari tambahan kasus positif dan kematian Covid-19 yang masih terbilang tinggi.
Hermawan mengaku tak tahu status pandemi Covid-19 akan dicabut oleh WHO. Namun, ia memprediksi keputusan itu bisa saja dilakukan pada akhir tahun ini, karena beberapa negara sudah bisa mengendalikan penyebaran virus corona.
Ia pun mengusulkan, agar pemerintah menyiapkan perencanaan (road map) secara menyuluruh sebelum memasuki fase hiperendemi. Sebab, pemerintah tak cukup hanya hanya menyiapkan protokol kesehatan. (*)
Darwina/hantaran.co
