PADANG, hantaran.co — Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait di Sumatra Barat (Sumbar) terus berupaya menekan laju penularan Covid-19 dari berbagai arah. Mulai dengan terus meningkatkan pengetatan kegiatan masyarakat, menambah sarana rawatan bagi pasien Covid-19, hingga menggencarkan vaksinasi.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Diperketat dan Darurat terus diterapkan di sejumlah daerah di Sumbar. Bahkan, tiga kota yang menerapkan PPKM Darurat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi, masih melakukan penyekatan selektif di pintu masuk kota.
Di samping itu, sarana rawatan bagi pasien juga menjadi fokus kerja dengan manggandeng keterlibatan semua pihak. Masalah ketersediaan ruang rawatan di rumah sakit, sarana isolasi mandiri di setiap kabupaten dan kota, hingga ketersediaan obat-obatan, oksigen, dan peralatan lainnya terus diurai dan dicari solusinya.
Kemarin, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sumbar agar ikut berperan mengarahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perbankan atau lembaga keuangan lain untuk membantu ketersediaan stok oksigen guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
“Kami membutuhkan seluruh skema yang memungkinkan dalam menjaga ketersediaan stok oksigen ini, termasuk melalui dana CSR perusahaan. Kami berharap OJK bisa berperan untuk hal ini,” kata Mahyeldi saat meninjau agenda Vakninasi Massal Perbankan di BRI Corporate University Campus, Padang (15/7/2021).
Gubernur mengatakan, Sumbar mesti belajar dari kondisi di Pulau Jawa yang sempat terjadio kekurangan oksigen dan menjadi salah satu kendala dalam perawatan pasien Covid-19. Oleh karena itu, stok dan ketersediaan oksigen di Sumbar harus benar-benar siap untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
“Sekarang bahan baku untuk oksigen dari Jawa sudah mulai dikurangi karena itu kita butuh solusi lain dalam memastikan ketersediaan stok oksigen di Sumbar,” katanya.
Sementara itu terkait keterisian rumah sakit penanganan Covid-19, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, RSUD di setiap kabupaten/Kota perlu menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19, terutama di tiga daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Sehingga bisa mengurangi tingkat keterisian rumah sakit rujukan yang saat ini sudah mencapai 70 persen.
Hal itu disampaikan Audy saat meninjau kesiapan RSUD Padang Panjang, Rabu (14/7/2021). Sebelumnya, rumah sakit daerah seperti RSUD dr. Rasidin Padang hingga rumah sakit rujukan utama seperti RSUP Dr. M. Djamil Padang juga telah menambah ruang rawatan khusus pasien Covid-19.
Tenda Darurat SPH
Bahkan, Semen Padang Hospital (SPH) sampai menyediakan dua tenda darurat untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan kapasitas ruangan dalam penanganan Covid-19. Direktur Utama Semen Padang Hospital (SPH), Selfi Farisa mengatakan, setiap tenda dapat menampung 30 pasien.
“Kondisinya saat ini keterisian tempat tidur Covid-19 sudah 60 unit dari 70 unit tempat tidur yang disediakan. Oleh karena itu ditambah dua tenda dari BNPB yang masih-masing kapasitasnya 30 pasien,” kata Risha.
Risha mengakui, saat ini lonjakan kasus masih terus terjadi. Oleh karena itu, SPH terus melakukan berbagai upaya agar SPH tidak kolaps karena menampung terlalu banyak pasien Covid-19. Termasuk tentu saja, menambah tempat tidur khusus Covid-19 dengan mengalihfungsikan ruang rawanan non-Covid-19.
SPH, kata Risha, resmi menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 pada 21 april 2020 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar. Sejak awal April itu, jumlah tempat tidur pasien Covid yang disediakan awalnya sebanyak 17 tempat tidur, kemudian ditambah menjadi 54, lalu 72, dan saat puncak kasus pada Oktober dan November menjadi 95 tempat tidur.
Genjot Vaksinasi
Selain meningkatkan sarana perawatan, Pemda di Sumbar juga terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi yang telah menyasar berbagai kalangan. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI-Polri hingga OJK dan Perbankan.
“Kita berharap dengan vaksinasi yang masif ini, kekebalan komunal di Sumbar bisa segera tercapai, sehingga roda perekonomian bisa kembali pulih seperti sediakala,” ujar Mahyeldi.
Dalam kesempatan vaksinasi di sektor perbankan di Sumbar, Kepala OJK perwakilan Sumbar, Yusri mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengalokasikan vaksin bagi OJK dan Bank Indonesia serta industri jasa keuangan sebanyak 10 juta vaksin hingga Desember 2021 nanti.
“Untuk di Kota Padang, selama tujuh hari ke depan diharapkan capaian vaksinasi kita bisa 10.400 orang, dengan sasaran karyawan BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, CIMB Niaga, keluarga, nasabah, hingga masyarakat umum,” ucap Yusri
Tambah Stok Vaksin
Mahyeldi juga mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 di Sumbar saat ini mulai menipis sehingga diharapkan bisa mendapatkan pasokan tambahan. “Kita perlu segera ditambah suplai vaksinnya. Sebab dari vaksin yang dikirim itu sudah hampir 100 persen kita gunakan,” kata Mahyeldi.
Kemudian, menurutnya, Pemprov Sumbar terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin tersebut. Pemprov juga sudah mengirim surat untuk menambah ketersediaan vaksin covid-19 di Provinsi Sumbar kepada pemerintah pusat.
“Kita terus mengupayakan penambahan vaksin. Bahkan sudah mengirim surat ke Kemenkes RI untuk penambahan vaksin,” ujarnya.
Terkait stok vaksin secara nasional sendiri, Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, bahwa 50 persen dari stok vaksinasi yang tersedia di Indonesia akan dialokasikan untuk daerah-daerah yang berada di Jawa dan Bali. Hal itu dilakukan seiring lonjakan kasus yang terus terjadi di dua pulau tersebut.
“Fokus kita memang 50 persen di Jawa-Bali mengingat kita sedang mengalami lonjakan kasus di Jawa-Bali ya,” kata Nadia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/7).
Selain tingginya kasus, Nadia menjelaskan ada beberapa aspek lain yang menjadikan Jawa dan Bali menjadi prioritas. Beberapa aspek itu di antaranya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan kecepatan penyuntikan.
Ia menyebut pada Juli stok vaksin yang dapat digunakan 30 juta dosis. Dengan kata lain, pada Juli ini, jatah vaksin untuk Jawa-Bali sebanyak 15 juta. Sementara itu, pada Agustus kemungkinan jumlah vaksin yang dapat digunakan adalah 40 juta dosis. Sehingga, 20 juta dosis di antaranya untuk Jawa-Bali.
Ia menyebut kedatangan vaksin dilakukan secara bertahap, sehingga beberapa daerah tidak bisa mempercepat vaksinasi. “Vaksin yang kita butuhkan datangnya bertahap memang tidak bisa untuk semua sasaran sekaligus. Secara bertahap tentunya,” ucap Nadia. (*)
Taufiq/Yesi/hantaran.co
