BUMD yang lainnya yang kinerjanya tidak menggembirakan pemerintah daerah, perlu segera melakukan revitalisasi yang menyeluruh terhadap semua BUMD atau melakukan cut off dengan melikuidasi BUMD yang tidak sehat dan tidak feasible
Raflis
Sekretaris Banggar DPRD
PADANG, hantaran.co — DPRD Sumbar mendorong revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperbaiki pengelolaan usaha, karena sejauh ini kontribusi BUMD dalam penerimaan daerah belum maksimal, dan bahkan ada dua BUMD yang tidak memberikan deviden sama sekali. Menyikapi saran itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan akan segera mengeveluasi kinerja BUMD yang ada.
Wacana revitalisasi BUMD muncul saat rapat paripurna DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi, terkait pembahasaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020. DPRD menilai, BUMD Sumbar belum memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan daerah.
“Kinerja BUMD milik pemerintah daerah masih belum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari target yang direncanakan sebesar Rp103 miliar, hanya terealisasi Rp94,7 miliar atau 91 persen,” ujar Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar Raflis dalam rapat paripurna, Selasa (29/6/2021).
Secara umum, kata Raflis, Banggar DPRD menilai persoalan yang terjadi pada BUMD Sumbar terletak pada masalah pengelolaan usaha dan bisnis perusahaan plat merah tersebut. Seperti penempatan orang-orang yang tidak profesional bahkan tidak mengerti atas bisnis yang tengah dijalankan pada BUMD tempat mereka bertugas.
Banggar DPRD menyoroti salah satu BUMD Sumbar yang mengalami tren penurunan dalam penyerahan deviden adalah PT Asrkida. Menurut Raflis, penerimaan deviden dari BUMD tersebut mulai mengalami penurunan sejak 2018, dan bertambah buruk pada tahun 2020 akibat krisis pandemi Covid-19.
“Ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah sebagai pemilik 16 persen saham. Termasuk, isu yang berkembang terkait degan gagal bayar klaim oleh PT Askirda. Pemprov Sumbar harus memantau secara cermat perkembangan perseroan dan apabila tidak memungkinan, sebaiknya penyertaan modal ditarik,” ujarnya.
Selain itu, kata Raflis, dua BUMD yang bahkan tidak memberikan deviden sama sekali pada tahun 2020 adalah PT Grafika dan PT Balairung. Ia menilai, pandemi tidak bisa jadi alasan ketidakmampuan kedua BUMD tersebut untuk memberikan deviden. Sebab, kondisi dan permasalahan serupa pada PT Grafika dan PT Balairung tidak hanya terjadi saat pandemi saja, melainkan sudah menjadi masalah menahun.
“Untuk PT Grafika dan PT Balairung, Banggar meminta pemeritah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD sebelumnya, yaitu menyerahkan pengelolaan Hotel Balairung pada pihak ketiga. Sedangkan untuk PT Grafika, bisa juga dengan menyerahkan pengelolaan pada pihak ketiga, atau dilakukan likuiditas,” katanya.
Banggar DPRD, Raflis menambahkan, bukan hanya menyoroti permasalahan penerimaan deviden, tetapi juga permasalahan pada likuiditas BUMD PT ATS dan PT Dinamika Jaya Sumbar yang masih belum selesai. Padahal, peleburan dua BUMD itu sudah dimulai sejak tiga tahun lalu. Akibatnya, banyak aset dua BUMD itu yang tidak terurus, rusak, hilang, atau bahkan dikuasai pihak ketiga.
Selain itu, kata Raflis, jika proses likuiditas PT ATS dan PT Dinamika Jaya Sumba terus berlaru-larut, tentu dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemprov membentuk tim percepatan likuiditas, terutama untuk menyelesaikan dua BUMD tersebut.
“Demikian juga dengan BUMD lain yang kinerjanya tidak menggembirakan. Pemerintah daerah perlu segera melakukan revitalisasi yang menyeluruh terhadap semua BUMD, atau melakukan cut off dengan melikuidasi BUMD yang tidak sehat dan tidak feasible tersebut,” ujarnya.
Evaluasi Kinerja
Menanggapi saran tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan deviden dari BUMD milik Pemprov Sumbar. Ia juga menyatakan akan melakukuan evaluasi atas kinerja dari BUMD tersebut.
“Kita sudah merancang, menyiapkan langkah-langkah untuk memaksimalkan pendapatan deviden, dan terus melakukan evaluasi. Kita tidak henti-henti melakukan evaluasi, koordinasi, kemudian menyesuaikan dengan segala masalah yang ada. Dan masalah itu kita pecahkan dengan solusi yang tepat,” ujar Mahyeldi, Rabu (30/6).
Menurut Mahyeldi, selain penerimaan deviden dari BUMD, kondisi keuangan daerah saat ini seluruhnya mengalami penurunan. Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional yang terdampak akibat krisis pandemi.
“Semua pendapatan utama -kan sekarang rendah. Tidak hanya kita di Sumbar, yang merasakan ini. Tapi Indonesia secara nasional karena keadaan pandemi. Ini pekerjaan besar kita, maka dari itu sama-sama kita pelajari. Tapi untuk saat ini, yang paling utama itu tetap adalah pengendalian pandemi,” ujarnya. (*)
Darwina/hantaran.co
